Jumat, 20 Mei 22

Deradikalisasi Muslim Uighur

Deradikalisasi Muslim Uighur
* Muslim Uighur di China. (Foto: today.line.me).

Pesatnya pembangunan infrastruktur sejalan dengan Prakarsa Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road) karena Xinjiang merupakan pangkalan utama (hub) komoditas ekspor China menuju Eropa hingga Afrika melalui jaringan kereta api. Pada 2015 saja, nilai ekspor dari Xinjiang telah mencapai angka 19,3 miliar dolar AS.

Selain itu, Xinjiang yang dihuni 21,8 juta jiwa yang 45,84 persen penduduknya beretnis Uighur menyimpan kekayaan sumber daya alam berupa gas alam, objek-objek wisata yang sangat menarik, dan sumber daya manusia berdaya saing.

Pada 2017 GDP Xinjiang mencapai 1,09 triliun RMB, meningkat dibandingkan dengan 2015 yang hanya 932,4 miliar RMB. Penghasilan minimun masyarakat setempat juga naik signifikan dari 3.000 RMB menjadi 4.000 RMB per bulan seiring dengan makin banyaknya kawasan-kawasan ekonomi baru, terutama di Urumqi sebagai Ibu Kota Xinjiang.

Walaupun memiliki catatan “mentereng” di bidang perekonomian, Xinjiang memiliki catatan kelam sebagai wilayah yang pernah menjadi sasaran terorisme, separatisme, dan radikalisme. Oleh karena itu, China menggelar program deradikalisasi bagi muslim Uighur.

China bersikeras bahwa tindakan yang dilakukan di Xinjiang tersebut tidak ada yang melanggar HAM. Justru Beijing tidak ingin Xinjiang seperti Suriah dan Libia.

Mengingat karena mayoritas etnis Uighur beragama Islam, maka isu tersebut bergulir ke berbagai negara di luar Amerika dan Eropa, termasuk ke Indonesia yang  sebagian kelompok menganggapnya sebagai isu berlatar belakang agama.

Bergesernya isu Uighur dari radikalisme, terorisme, dan separatisme menjadi isu agama dengan menuding China anti-Islam membuat kalangan pelajar asal Indonesia dan komunitas keagamaan lainnya angkat bicara.

Kaum terdidik itu berupaya menyadarkan komunitas dan kelompok tertentu agar berpikir jernih dalam memandang isu kemanusiaan yang terjadi di provinsi terluas di daratan Tiongkok itu.

Isu Uighur tidak bisa disejajarkan dengan peristiwa pembantaian dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Apalagi di Xinjiang tidak ada pengusiran etnis Uighur disertai pembantaian massal.

Konsulat Jenderal Republik Rakyat China di Indonesia, Gu Jingqi menerangkan bahwa yang terjadi di China bukanlah pembantaian Muslim Uighur, namun pemberian pelatihan untuk melawan terorisme bagi warga (program deradikalisasi).

“Ada kebijakan untuk menghapuskan terorisme, ada banyak cara. Sekarang pemerintah lokal mengadakan pusat latihan mengajarkan bahasa mandarin. Ada banyak itu terorisme, mereka tidak belajar banyak, mereka membunuh orang,” kata Gu Jingqi usai dialog di Kantor PWNU Jatim, Jalan Masjid Al Akbar Surabaya, Rabu (26/12/2018).

Gu menambahkan pihaknya ingin mengedukasi warga Tiongkok agar tak mudah terpapar paham terorisme. Menurut Gu, ajaran terorisme tak mencerminkan Islam.

“Mereka pikir itu ajaran untuk membunuh orang dan bisa masuk ke surga. Itu tidak baik. Jihad bukan membunuh orang, tujuan Islam untuk perdamaian. Mereka sudah dicuci oleh ISIS. Mereka membunuh kiai,” lanjutnya. 

Tak hanya itu, Gu menegaskan bahwa China juga memberikan kebebasan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat untuk bebas memilih agama apapun. Apalagi di China sendiri tercatat ada 56 suku bangsa dan 10 di antaranya adalah suku bangsa yang beragama Islam. Selain itu, jumlah umat Islam di China juga mencapai 23 juta orang.

Sebelumnya Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok mengeluarkan pernyataan sikap bahwa Xinjiang tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan anti-Islam karena yang dilakukan otoritas China adalah tindakan untuk mencegah gerakan separatisme.

“Kalau pun ada dugaan terjadinya tindakan pelanggaran HAM di sana, maka tetap harus ditempatkan pada persoalan cara penanganan separatisme yang kurang tepat, bukan pada kesimpulan bahwa pemerintah China anti-Islam,” kata Rais Syuriah PCINU Tiongkok Imron Rosyadi Hamid.

Ia kemudian mencontohkan Indonesia yang memiliki sejarah kelam dalam hal penanganan gerakan separatisme seperti di Aceh dengan kebijakan Darurat Operasi Militer (DOM).

Namun, dalam isu Aceh itu dunia internasional tetap memandang sebagai masalah dalam negeri Indonesia.

“Masyarakat Indonesia juga perlu tahu bahwa konstitusi China menjamin kebebasan beragama, termasuk Islam,” katanya mengingatkan berbagai pihak di Indonesia bahwa isu Uighur bukan semata isu agama.

Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok (PPIT) Fadlan Muzakki juga menuliskan pandangannya berjudul “Beribadah di Negeri Naga, Sebuah Tinjauan Kehidupan Beragama Mahasiswa Indonesia di Tiongkok”.

“Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, banyak yang berpendapat bahwa China bagaikan naga yang terbangun sehingga menarik perhatian para pelajar Indonesia untuk menimba ilmu,” tulis Fadlan.

Menurut dia, isu Uighur sama sekali tidak mengendurkan semangat para pelajar Indonesia dalam menunaikan kewajibannya sebagai umat beragama seiring dengan makin banyaknya komunitas keagamaan Indonesia di China. (Has)

Pages: 1 2

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.