Jakarta, Obsessionews.com – Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Denny JA ikut bicara terkait wabah corona di Indonesia yang terus bertambah. Ia menyarankan Presiden Jokowi berlakukan karantina wilayah.
Denny mengatakan, karantina wilayah merupakan solusi yang tepat agar virus corona tidak semakin menyebar ke berbagai daerah. Terlebih akan ada arus mudik menjelang puasa dan lebaran.
“Indonesia tak mengenal istilah lockdown. Tapi Indonesia mempunyai konsepnya sendiri: karantina wilayah. Itu diatur dalam UU 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan,” kata Denny dalam siaran pers Minggu (29/3).
Masalahnya karantina wilayah itu, kata Denny, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun kini daerah mulai banyak mengambil inisiatif sendiri untuk melindungi wilayahnya. Misalnya: Solo, Bali, Tegal, Papua dan Maluku.
Dijelasannya, langkah Pemda ini sebenarnya tak sesuai aturan. Tapi persepsi publik memihak mereka. Pemda itu dianggap peduli. Karena Pemda dianggap lebih siap menanggani corona dibading pemerintah pusat.
“Jika Jokowi terlambat bertindak menerapkan karantina wilayah, dan penyebaran virus corona memburuk, sejarah akan menyalahkan Jokowi,” kata Denny.
Amerika Serikat dan Italia, lanjut Denny, cukup menjadi contoh. Dua negara itu mengalahkan Cina dari sisi angka terpapar (AS) dan angka kematian (Italia). Salah satu penyebabnya karena pemerintah pusat dianggap lambat memberlakukan sejenis karantina wilayah (lockdown, semi lockdown).
Menurut Denny, yang penting harus ada aturan bahwa arus uang dan barang tetap lancar. Denny bahkan menyarankan Jokowi jangan berhenti di tingkat himbauan. Namun harus juga membuat aturan yang memberikan sanksi hukuman fisik atau denda.
Di era sekarang, kata Denny, publik akan mengerti. Kesehatan bersama berada di atas kebebasan. “Tak apa kebebasan dibatasi sementara karena penyebaran virus dan nyawa manusia sebagai resiko,’’ papar Denny.
Civil Society dan pengusaha, lanjut dia, di era pandemik ini juga sangat ditunggu peran sertanya. Pandemik terlalu besar jika hanya diserahkan kepada pemerintah. (Albar)
