Obsessionnews.com – Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh menilai Rakornas Dukcapil 2023 bertajuk “Digitalisasi Adminduk untuk Kemudahan Layanan Publik dan Pemilu 2024” di Novotel Manado Golf Resort & Convention Center, Kairagi II, Sulawesi Utara, 8-10 Februari 2023, sangat penting diikuti oleh seluruh Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di Indonesia.
Prof Zudan mengungkap fakta, para Kadis Dukcapil di 514 kabupaten/kota mayoritas terdiri dari para pejabat yang baru dilantik. “Sebanyak 244 Kadis Dukcapil rata-rata baru menjabat kurang dari 2 tahun. Jadi, separuh Kadis Dukcapil diisi oleh pejabat baru yang dilantik saat pandemi Covid-19,” kata Zudan saat memberikan pengantarnya sebelum menyampaikan 7 pesan Mendagri Tito Karnavian pada pembukaan Rakornas Manado, Rabu (8/2/2023) malam.
Zudan yang memasuki tahun ke delapan sebagai Dirjen Dukcapil menyebut dirinya telah berkunjung ke lebih 400 Disdukcapil kabupaten/kota di Indonesia. Makanya ia pun menyimpulkan, para Kadis Dukcapil itu banyak yang belum pernah mengikuti pelatihan atau Bimtek secara mendalam.
Itu sebabnya, 224 kadis baru tersebut perlu disamakan persepsinya, antara lain lewat momentum rakornas ini. “Kalau sudah paham, saya yakin pelayanan adminduk bakal lebih cepat,” tandasnya.
Terkait tema ‘Digitalisasi’ dalam pelayanan administrasi kependudukan, sebetulnya sudah dimulai Ditjen Dukcapil sejak 2019 dengan meluncurkan Dukcapil Go Digital. Ditandai pula dengan layanan online 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dan tidak lagi terikat ruang dan waktu, serta penerapan tanda tangan elektronik.
Dukcapil Go Digital menjadi momentum lompatan luar biasa bagi Dukcapil dalam pelayanan adminduk. Berbagai inovasi yang bertujuan membahagiakan masyarakat terus diluncurkan Dukcapil, mulai dari revolusi kertas putih dan cetak mandiri dokumen kependudukan, mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dan terakhir Identitas Kependudukan Digital.
Bahkan masyarakat saat ini sudah merasakan berbagai perubahan positif dalam pelayanan publik berkaitan dengan kontribusi data Dukcapil. Sebut saja, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti NPWP di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Dan, satu lagi, NIK juga digunakan sebagai pengganti identitas peserta program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan.
“Begitu juga, data kependudukan berupa NIK hingga face recognition diakses dan memberikan manfaat untuk ribuan lembaga layanan publik di Indonesia, termasuk KPU dan Bawaslu untuk kepentingan verifikasi dan validasi peserta Pemilu 2024,” ujar Dirjen Dukcapil.
Hal ini sejalan dengan arahan Mendagri Tito Karnavian yang selalu mendorong Dukcapil terus memberikan kontribusi untuk pelayanan publik di Indonesia dengan menyediakan data kependudukan sebagai backbone sumber data nasional.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam dalam pidato laporannya menyebutkan, Rakornas bertujuan menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran Dukcapil pusat dan daerah untuk mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemilu 2024. “Juga untuk mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya serta meningkatan kualitas layanan adminduk di seluruh Indonesia,” kata Sesditjen Hani.
Hani pun menyebutkan para narasumber terdiri dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolli Kurnia Tanjung, Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial KemenPPN/Bappenas Muhammad Colofihani, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Diah Natalisa, . Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio, serta Pejabat Eselon II Ditjen Dukcapil atau pejabat terkait lainnya.
Sejumlah Kepala Dinas Dukcapil, dan Kepala Daerah juga bakal menerima penghargaan kategori “Dukcapil Bisa” dan “Dukcapil Hebat”. Untuk Tokoh Masyarakat dan Pejabat yang berperan aktif dan konsisten mendukung program adminduk juga dianugerahi penghargaan kategori “Dukcapil Selaras” dan “Mitra Dukcapil”.
Terus Tingkatkan Kinerja dan Kualitas Layanan Adminduk
Pemanfaatan data kependudukan Dukcapil mengalami lompatan yang luar biasa. Namun untuk mengawalinya bukan perjuangan yang mudah melewati perjalanan yang landai tanpa batu sandungan.
Dirjen Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, saat dirinya menjadi Dirjen Dukcapil pada 2015, sedikit sekali lembaga yang percaya pada data Dukcapil.
“Setahun bekerja saya hanya mendapat tambahan 23 lembaga pengguna, selain 45 lembaga yang sudah ada sejak tahun 2014. Filosofi Dukcapil memang ‘Berlayar sambil memperbaiki perahu’,” tuturnya bertamsil dalam Rakornas Dukcapil 2023 bertajuk “Digitalisasi Adminduk untuk Kemudahan Layanan Publik dan Pemilu 2024” di Novotel Manado Golf Resort & Convention Center, Kairagi II, Sulawesi Utara, Rabu (8/2/2023) malam.
Ditjen Dukcapil di tangan Dirjen Zudan, tidak mengembangkan instansi pelayanan adminduk satu-satunya ini dengan kekuatan langsung 100 persen. “Saat mengawali pemanfataan data, Dukcapil itu baru siap di kisaran 60 persen penduduk yang merekam data biometrik KTP-el.”
Alhamdulillah, kata Zudan, sekarang perekaman KTP-el sudah mencakup 99,4 persen dan lembaga pengguna sudah mencapai 5.376 entitas yang menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data dengan Dukcapil.
Untuk meningkatkan pelayanan pemanfaatan data dan sekaligus di saat sama meningkatkan kualitas server database, mulai tahun ini Dukcapil menerapkan pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk setiap kali verifikasi dan validasi dengan data Dukcapil.
“Hasil PNBP kita kembalikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dukcapil. Kita kembalikan untuk kualitas pelayana publik.”
Zudan mengutipkan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa ‘data is a new oil’. “Selama kurang lebih 10 tahun pelayanan integrasi data kita gratiskan. Mulai tahun ini kita terapkan PNBP untuk memperbaiki kualitas pelayanan Dukcapil agar semakin baik,” kata Zudan.
Zudan pun menyampaikan, Dukcapil mendapat dukungan pembiayaan dari Bank Dunia sebesar USD 250 juta atau
Rp3,6 triliun selama 4 tahun,
“Kami bertekad seluruh lembaga di Indonesia integrasi datanya melalui Dukcapil, Dukcapil akan terus kita majukan,” kata Dirjen Zudan. (Red)
