Jakarta, Obsessionnews – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukriyanto menilai tidak ada hubungannya penanganan kasus korupsi pengadaan Mobile Crane PT Pelindo II dengan pencopotan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Waseso sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal.
Menurut Didik, dua persoalan itu merupakan hal yang berbeda. Ia percaya pergantian Buwas sapaan akrab Budi Waseso murni karena kebutuhan organisasi dan kaderisasi. Sedangkan kasus Pelindo murni penegakan hukum tidak ada intervensi politik di dalamnya.
”Tidak ada korelasinya kasus Pelindo dengan pergantian jabatan Kabareskirm di Polri. Satu domain penegak hukum, kedua, formal ketatanegaraan di Polri,” ujar Didik di DPR, Rabu (9/9/2015).
Untuk itu, Didik mengatakan, partainya belum bisa mendukung Komisi III untuk membentuk Panitia Khusus Pelindo yang sebelumnya diwacanakan untuk mencari tahun sepak terjang Pelindo di dunia Pelabuhan. Demokrat takut Pansus bagian dari intervensi DPR terhadap penegakan hukum.
“Seusai dengan peraturan MD3, tentunya selain peraturan juga subyek yang di Pansuskan haru clear. Penegakan hukum tentunya juga domain yudikatif sehingga kita juga tidak boleh mengintervensi penegakan hukum,” terangnya.
Meski demikian, Didik tetap meminta kepada Kabareskrim yang baru Komjen Nanang Iskandar untuk tetap melanjutkan proses hukum Pelindo II. Justru kata dia, pengungkapan kasus Pelindo bisa membuka pintu bagi pemberantasan mafia di pelabuhan.
“Karena itu kita akan tetap awasi dengan transparasni agar penegakan hukum tidak ada intervensi-intervensi dari kekuatan mana pun,” tandasnya. (Albar)
