Selasa, 25 Januari 22

Demokrat: Pelantikan Iriawan Langgar 3 UU Sekaligus

Demokrat: Pelantikan Iriawan Langgar 3 UU Sekaligus
* Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR.

Jakarta, Obsessionnews.com – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto menilai pemerintah telah melanggar UU lantaran telah melantik Komisaris Jenderal (Pol) Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat.

“Ada hal yang cukup serius yang harus disikapi dan dilakukan koreksi terhadap pemerintah, karena pemerintah bisa diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang,” ujar Didik dalam keterangan tertulis, Senin (18/6/2018).

Bahkan ia menyebut pemerintah melanggar tiga Undang-undang, yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

“Pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang, apalagi terhadap tiga Undang-undang sekaligus, bisa dikatakan suatu “skandal besar” dalam konteks tata kelola pemerintahan, berbangsa dan bernegara,” kata Didik.

Menurutnya, setiap kebijakan dan keputusan pemerintah harus berlandaskan konstitusi yang berlaku. Dengan tetap melantik Komjen Iriawan, pemerintah tidak mendengarkan suara rakyat dan telah melawan kehendak rakyat.

Didik juga mengatakan, pelantikan tersebut bukan hanya diindikasikan adanya perlawanan terhadap kehendak rakyat, tetapi bisa diindikasikan adanya kebohongan publik yang dilakukan pemerintah. Apalagi  saat ini bangsa Indonesia sedang menjalankan proses demokrasi Pilkada 2018 dan menjelang Pemilu 2019.

“Tentu ini akan membawa dampak serius terhadap pelaksanaan demokrasi. Pelanggaran UU jelas-jelas akan menciderai demokrasi dan kehendak rakyat,” ucap dia.

Didik mengingatkan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan keberpihakan kepada rakyat. “Sebagai bagian bangsa besar yang mencintai negeri ini, kita harus peka terhadap suara dan jeritan rakyat. Kita harus mengingatkan, bahkan mengkoreksi pemerintah agar bangsa ini tidak terjerumus kepada persoalan besar yang sangat serius,” kata Didik.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, pelantikan itu telah berlandaskan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Kemudian sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah. “Dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Bahtiar dalam keterangan tertulis.

Sebelumnya, wacana pelantikan Iriawan sudah muncul sejak Januari 2018 dan langsung menimbulkan kontroversi publik. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.