Jakarta, Obsessionnews.com – Mendekati Pilkada serentak 2017, Partai Demokrat merasa banyak aroma politis yang sengaja dimainkan untuk menjegal atau merusak citra calon kepala daerah dengan mencari-cari kesalahan calon menyangkut persoalan hukum.
Seperti yang menimpa calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni. Demokrat merasa calon yang diusung mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono dalam Pilgub DKI ini sengaja dibidik dengan tujuan politis merusak citra atau nama baik, sehingga menguntungkan calon lain.
Hal ini yang membuat Demokrat mengeluarkan pernyataan sikap yang isinya ada tujuh poin. Salah satunya, meminta kepada pemerintah untuk bersikap netral dalam Pilkada 2017. Demikian juga kepada BIN, TNI dan juga Polri, serta KPU dan Bawaslu. Pemerintah diminta tidak menggunakan alat-alat negara untuk merusak demokrasi.
”Ini seolah-olah ada hal yang harus dicari-cari. Kebetulan Sylvi kan calon wakil gubernur, sehingga tentunya akan mempengaruhi suatu performa apabila ini ada permasalahan yang berkenaan dengan beliau,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).
Meski Demokrat tahu kalau proses hukum yang tengah dihadapi bukan hanya Sylvi, namun Agus memandang kasus ini tidak bisa disamakan dengan masalah hukum yang dihadapi oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, Ahok telah menistakan agama Islam yang kemudian menimbulkan protes besar-besaran di Jakarta.
”Ahok ini kan punya spesial yang tersendiri. Karena mayoritas masyarakat di seluruh Indonesia menginginkan agar proses ini diproses secara hukum. Sylvi ini kan dalam arti bisa menunggu sampai proses Pilkada selesai,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Agus mengimbau semua pihak untuk menghormati Sylvi sebagai kandidat calon wakil gubernur mendampingi Agus Yudhoyono. Dimana, ketika Cagub-Cawagub tengah berkompetisi, maka para calon dibiarkan memperkuat penampilan mereka.
Agus juga berharap, Komisi III DPR bisa memanggil Kapolri, untuk mempertanyakan kasus Sylvi tersebut. ”Nanti Komisi III, melakukan rapat kerja, juga akan meminta klarifikasi, tentunya dengan yang berhubungan dengan itu,” ujarnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Syarief Hasan Wakil Ketua Demokrat. Ia menilai, kasus yang menimpa Sylvi banyak bermuatan politis. Sebab, kasus itu digulirkan jelang pemilihan. Ia pun meminta kasus Sylvi untuk sementara dihentikan sampai tahapan Pilkada selesai.
“Ini sengaja dicari-cari, prosesnya kan bisa dihentikan sementara sampai tahapan Pilkada selesai,” tuturnya.
Sylvi diduga terlibat dalam dua kasus korupsi, pertama, soal pembangunan Masjid Al-Fauz di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kedua, soal dugaan korupsi dana Bansos Kwarda DKI. Dimana Sylvi diketahui sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka DKI. (Albar)
