Jakarta, Obsessionnews.com – Partai Demokrat mengaku mendapat perlakuan tidak adil atau kriminalisasi dalam proses pilkada serentak di tiga daerah. Karena itu, partai berlambang bintang mercy ini meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan guna menghentikan tindakan yang mereka alami.
“Demokrat yakin Presiden Jokowi tidak mengetahui perlakuan yang tidak sepatutnya yang dilakukan elemen negara ini. Karena itu, dengan kewenangan yang dimiliki diharapkan Jokowi melakukan sesuatu,” ujar Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan saat membacakan hasil “Emergency Meeting” di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (3/1/2018) malam.
Hal yang perlu dilakukan Jokowi, menurut Hinca, yakni merawat demokrasi, menghentikan proses yang diangggap tidak adil itu agar pilkada serentak putaran ketiga 2018 nanti bisa berjalan baik dan menyenangkan. Demokrat memastikan konsisten mendukung pemerintahan Jokowi-JK hingga 2019.
“Dengan uraian ini, Demokrat mengajak seluruh kader dan masyarakat supaya kita rawat bersama-sama pilkada ini bebas dari intervensi, kesewenangan, ketidakadilan, dan hal-hal yang mencederai demokrasi itu sendiri,” imbuh Hinca.
Dalam paparannya, Hinca mengungkapkan Demokrat mengalami perlakuan tidak adil saat pilkada serentak di tiga daerah. Pertama saat pilkada DKI Jakarta 2017, persiapan pilkada Papua 2018, dan persiapan pilkada Kalimantan Timur 2018. Tidak hanya itu, Demokrat juga mengindikasikan hal yang sama terjadi di beberapa daerah lain, namun tidak disebutkan di mana.
“Ketiga perlakukan tidak adil itu bukan pertama kali, tapi yang kesekian kali. Semula Demokrat menahan diri dengan harapan hal seperti ini tidak terjadi lagi, namun terjadi lagi,” tandas Hinca.
Hinca menjelaskan untuk pilkada DKI Jakarta 2017, setidaknya ada tiga kasus yang dialami hingga menggerus suara pasangan cagub dan cawagub yang diusung Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Sylviana Murni. Kasus pertama soal pemeriksaan Sylvi oleh Bareskrim Polri, kedua kasus penyerangan kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan, serta “nyanyian” mantan Ketua KPK Antasari Ashar yang menyerang SBY.
“Hari itu Agus-Sylvi menempati survei tertinggi tapi kemudian tergerus. Namun demikian kita tetap akui pilkada berjalan baik dan kita akui pemenangnya,” kata Hinca.
Sedangkan untuk pilkada Papua, cagub yang diusung Demokrat, Lucas Enembe, mendapat perlakuan intimidasi oleh partai tertentu guna menerima usulan calon wakil dari partai tersebut. Atas kejadian tersebut, Demokrat membentuk Tim Pencari Fakta dan menemukan bukti adanya kasus itu. Namun pada akhirnya Lucas tetap berpasangan dengan pilihan Demokrat.
Pada persiapan pilkada Kaltim 2018, cagub usungan Demokrat sekaligus Walikota Samarinda Syaharie Jaang mengaku dipaksa oleh partai tertentu untuk menerima Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin sebagai cawagubnya. Padahal Jaang sudah menentukan cawagubnya, yakni Rizal Effendi.
“Kalau tidak mau akan ada kasus hukum yang akan diangkat. Pada 25 Desember Jaang dapat telepon minta bertelepon kepada Kapolda dan kemudian dinyatakan bahwa apakah mungkin berpasangan lagi untuk bersama-sama. Tentulah pak Jaang menjawab tidak mungkin karena suasananya sudah ada pasangannya,” tukas dia.
Diduga tidak menerima usulan nama Kapolda, Jaang lantas diseret dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang. Sementara Rizal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi rumah potong unggas di Balikpapan Utara.
“Mengapa masalah ini serius bagi Demokrat, karena di tengah tumbuhnya demokrasi pasca reformasi. Suasana ini melanggar asas keadilan dan merusak sistem UU itu sendiri,” tandas Hinca. (Has)
