Jumat, 7 Agustus 20

Demokrat: Jurus Menko Polhukam Dinilai Matikan Demokrasi

Demokrat: Jurus Menko Polhukam Dinilai Matikan Demokrasi

Jakarta – Sekretaris DPP Partai Demokrat, Farhan Effendy menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Tedjo Edhy Purdjianto yang meminta Kapolri tidak memberikan izin pelaksaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke IX di Bali, telah menjurus pada prosesi kematian demokrasi.‬

‪”Menteri Tedjo harus ditegur. Itu upaya mematikan demokrasi kita,” ujar Farhan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (27/11/2014).‬

‪Farhan menambahkan, Tedjo tidak pernah berhenti membuat pernyataan yang dinilai kontraversi. Dari perpecahan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kini Menkopolhukam membuat statemen yakni melarang Golkar melakukan Munas IX di Bali.‬ Sehingga, terlihat seperti pejabat yang menggunakan kekuasaannya untuk mengarahkan masyarakat sesuai dengan keinginannya.

‪”Gejala ini kecenderungan pejabat dan penguasa yang suka menggunakan kekuasaanya untuk tampil menindas, mengebiri dan mengarahkan semua unsur masyarakat sesuai dengan kehendak dan kepentinganya,” katanya.‬

Dengan nalar dan semangat kekuasaan, lanjut Farhan, mereka berlaku anti politik rakyat, anti demokrasi, anti kritik dan anti disalahkan.‬ Menurut Farhan, hal ini sudah terlalu jauh mengintervensi Parpol. “Ini adalah kemunduran demokrasi, jika cara-cara ini dijadikan politik pemerintahan,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsy menyampaikan, pernyataan Menko Polhukam mengenai pelarangan Munas Golkar IX bukan hanya intervensi parpol saja. Namun, juga ungkapannya dinilai merendahkan partai Golkar.

Aboe Bakar menilai, pernyataan Menko Polhukam yang beralasan pelarangan surat izin tersebut akan membahayakan keamanan di Bali serta menggangu proses jalannya pariwisata di Bali, itu sangat mengada-ada. “Pernyataan ini seolah Munas Golkar IX akan rusuh serta membawa keonaran,” ungkapnya.

“Seolah partai Golkar diisi oleh orang-orang yang suka berbuat anarkis, sehingga sampai Menko Polhukam perlu tidak mengijinkan kegiatan Munas,” tambah Aboe Bakar.

Menurut Aboe Bakar, Golkar merupakan partai politik yang paling senior dan berisikan kader-kader yang intelek yang sudah matang. “Tidak mungkin mereka akan baku hantam dan menimbulkan kerusuhan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, Golkar adalah Partai Politik resmi yang merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Negara seharusnya memiliki kekuasaan dan wibawa untuk mengamankan hajat demokrasinya.

“Seharusnya memberikan jaminan keamanan kepada Golkar yang merupakan wadah resmi konstitusional,” pungkas Aboe Bakar. (Pur)

 

Related posts