Senin, 18 Oktober 21

Demokrasi Ketuhanan

Demokrasi Ketuhanan
* Aktivis Gerakan Pro Demokrasi saat berunjuk rasa beberapa waktu lalu.

Oleh: Ninin Herlina (Mahasiswa Universitas Indonesia, Jurusan Ketahanan Nasional)

 

Demokrasi dinilai tidak lagi menjadi pilihan terbaik dalam mengatur sistim pemerintahan. Meskipun otokrasi juga tidak menjadi pilihan. Hal ini disebabkan dengan realita implementasi sistim demokrasi yang masih saja menyisakan sekelumit permasalahan bangsa ditambah lagi terror-teror kemanusiaan di sejumlah Negara yang menjadi wacana dunia.

Negara-negara yang sudah cukup matang dalam menjalankan sistim demokrasi tentu belum menunjukkan hasil yang memuaskan dari suatu sistim demokrasi yang dinilai menjadi pilihan demi menjunjung tinggi hak dan kepentingan rakyat (baca: kebersamaan). Konon lagi Indonesia, yang masih berproses melewati masa transisi demokrasi demi benar-benar memilih demokrasi sebagai suatu sistim pemerintahan.

Sebagai Negara berkembang, Indonesia tentu harus menerapkan sistim pemerintahan yang sesuai dengan landasan perjuangan bangsa dan cita-cita kebangsaan yang khas. Indonesia tidak semestinya meniru demokrasi yang ternyata masih melahirkan sejumlah permasalahan dunia.

Demokrasi yang masih mengundang minoritas sebagai pihak lemah yang bisa dikuasai mayoritas ataupun demokrasi yang masih membuka peluang bagi minoritas yang memiliki kekuatan capital untuk mengatur irama demokrasi yang sedang berlangsung dalam suatu Negara. Tentu hal ini tetap akan melahirkan benih demokrasi yang saling menikam secara perlahan.

Dilema ini tentu membuat kita harus sepakat bahwa manusia bukanlah makhluk yang benar-benar jahat, namun juga bukan makhluk yang benar-benar baik. Dalam mengimplementasikan demokrasipun kita sebagai manusia tidak bisa secara total mengedepankan prinsip demokrasi yang kebablasan, demikian juga tidak bisa mengunggulkan model otokrasi secara berlebihan. Karakter manusia yang baharu inilah yang membuat demokrasi maupun otokrasi hanya menjadi pilihan-pilihan (baca: alternative) dalam mengelola sistim pemerintahan.

Namun, tujuan dari perwujudan sistim-sistim pemerintahan tersebut adalah mencapai tujuan kemanusiaan. Mana mungkin Negara demokrasi masih melakukan penindasan terhadap rakyat, masih melahirkan kesenjangan dan berbagai ketimpangan lain, jika sistim demokrasi adalah bertujuan untuk rakyat (kemanusiaan). Maka, sangat penting untuk menelaah kembali bagaimana sebaiknya demokrasi dijalankan.

Jika yang menjalankan demokrasi adalah makhluk yang disebut manusia, tentu demokrasi ini harus di rujuk dengan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Karena jika tidak demokrasi yang hendak dicapai juga bisa jauh dari substansi.

Nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia juga dikenal dengan nilai-nilai ketuhanan. Karena puncak pengharapan manusia sesungguhnya adalah mencari ketenangan bersama Tuhan. Dengan demikian demokrasi dan prinsip ketuhanan harus dipadukan dengan tepat. Demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan tentu akan melahirkan tujuan demokrasi yang substantive.

Maka sangat tepat ketika Mohammad Natsir dalam sidang konstituante 1957 mengemukakan dengan tegas konsep ‘Theistic democracy’ dengan mengungkapkan “Apakah sekarang negara yang berdasar kan Islam seperti itu satu negara theocratie?” Theocratie adalah satu sistem kenegaraan dimana pemerintahan dikuasai oleh satu priesthoad (sistem kependetaan), yang mempunyai hierarcheie (tingkat bertingkat) dan menjalankan yang demikian itu sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam Islam tidak dikenal priesthoad semacam itu.

Jadi negara yang berdasarkan Islam bukanlah satu negara theocratie, ia negara demokrasi. Ia bukan pula sekular seperti yang telah saya uraikan lebih dulu. Ia adalah negara demokrasi Islam. Dan kalaulah, saudara ketua, orang hendak memberi nama umum juga, maka barangkali negara yang berdasarkan Islam itu dapat disebut Theistic Democracy

Konsep Demokrasi Ketuhanan (Theistic Democracy) ini sudah dijabarkan dengan cukup kompleks bahkan pada awal-awal kemerdekaan Indonesia. Sehingga pelaksanaan demokrasi di Indonesia tentu seharusnya sudah sangat matang jika mayoritas umat muslim Indonesia sadar betul dengan prinsip demokrasi ketuhanan yang di gagas tersebut. Ia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menwujudkan cita-cita kebangsaan, cita-cita kemerdekaan.

Apabila dalam perjalanannya demokrasi tidak lagi menjadi pilihan terbaik tentu hal itu dikarenakan pelaksanaan demokrasi yang menafikan prinsip ketuhanan sehingga sulit mencapai tujuan demokrasi yang utuh. Demokrasi ketuhanan tentu sangat mempertimbangkan kemanusiaan dan keselamatan bersama sehingga ia tidak mungkin tampil laykanya bayangan otokrasi yang masih menguasai pihak yang lemah atau mengunggulkan pihak tertentu saja.

Sehingga Natsir menyatakan bahwa “Islam adalah suatu pengertian, suatu paham, suatu prinsip sendiri, yang mempunyai sifat-sifat sendiri pula. Islam bukan demokrasi 100%. Bukan juga pada otokrasi 100 %, Islam itu….yah, Islam”. Hal ini menggambarkan bahwa dalam mengatur sistim pemerintahan yang subjeknya adalah manusia tentu tak bisa mutlak bersandar 100 % pada satu sistim tertentu.

Mengingat bahwa manusia adalah makhluk baharu yang memiliki beragam budaya, perbedaan cara berfikir, perbedaan dalam mengelola diri sendiri, juga beragam perbedaan agama, bahasa, suku dan ras. Sehingga sangat tidak mungkin untuk mengandalkan suatu system tertentu. Latar belakang perbedaan itulah yang semestinya diatur sedemikian rupa dalam bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan.

Jika berbagai konflik yang terjadi dalam Negara demokrasi saat ini membuat kita mengabaikan demokrasi tentu itu juga akan menjadi permasalahan baru. Karena bagaimanapun demokrasi seyogyanya cukup tepat menjadi suatu sistem pemerintahan. Hanya saja, harus benar-benar sistim demokrasi yang mendepankan prinsip kebersamaan dan menjunjung tinggi kemanusiaan.

Tentu demokrasi demikian hanya bisa dicapai apabila aktor pelaksana demokrasi memiliki jiwa ketuhanan yang mengedepankan etika dalam menjaga kepentingan bersama bukan sebatas melanggengkan kepentingan diri atau kelompok sendiri.

Rasanya masih sangat tepat apabila demokrasi ketuhanan terus menjadi wacana familiar bagi sistim pemerintahan Indonesia. Mengingat bangsa ini sudah menerapkan sistim pemerintahan demokratis selama hampir tiga periode pemerintahan. Demokrasi ketuhanan akan menjadi pilihan yang tepat bagi Indonesia mengingat beragam perbedaan yang ada dalam bangsa Indonesia.

Sehingga setiap manusia akan menjalankan prinsip demokrasi dengan landasan kuat pada ketaatan terhadap Tuhannya masing-masing sesuai dengan kepercayaan keyakinan (agama). Tentu dalam ajaran ketuhanan setiap manusia dituntut untuk mengedepankan kebaikan universal. Maka, jika demokrasi ketuhanan ini menjadi sistim yang dipahami bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentu bangsa ini akan mampu mempopulerkan konsep demokrasi yang memang tepat untuk mewujudkan tatanan kehidupan kebangsaan. []

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.