Minggu, 25 Oktober 20

Demo Tuntut PM Thailand Turun, Mahasiswa Serukan “Negara Milik Rakyat”

Demo Tuntut PM Thailand Turun, Mahasiswa Serukan “Negara Milik Rakyat”
* Sabtu (19/9/2020), puluhan ribu orang di Bangkok terlibat dalam demonstrasi menentang pemerintah. (Foto: BBC)

Aksi massa demontrasi besar berbulan-bulan di Thailand menuntut perdana menteri (PM) turun semakin membesar pada akhir pekan ini. Mahasiswa pun dengan berani memasang plakat ‘negara milik rakyat’.

Demonstrasi yang menuntut pengunduran diri perdana menteri dan reformasi monarki di ibu kota Thailand, Bangkok tersebut terus berlanjut pada hari Minggu (20/9/2020).

Dalam aksinya, pengunjuk rasa telah memasang plakat di dekat Istana Kerajaan di Bangkok yang menyatakan bahwa “negara milik rakyat”.

Para pimpinan pengunjukrasa mengatakan, plakat itu merupakan pengganti atas plakat serupa yang menandai berakhirnya monarki absolut pada 1930an yang hilang tiga tahun silam.

Setelah menggelar demo pada Sabtu (19/9), yang diikuti puluhan ribu orang, para pengunjukrasa mendirikan kemah dan menginap di lapangan di dekat istana kerajaan, mereka melanjutkan aksinya pada Minggu pagi.

“Ganyang feodalisme, hidup rakyat,” teriak sejumlah pengunjukrasa. Sampai sejauh ini belum ada laporan yang menyebutkan adanya kekerasan.

Unjuk rasa anti-pemerintah yang digelar pada Sabtu disebut sebagai salah satu aksi protes terbesar dalam beberapa tahun, yang sedikitnya melibatkan 15.000 orang, ungkap kepolisian Thailand.

Sejak Juli lalu, demonstrasi digelar untuk menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 dan memenangkan pemilu yang disengketakan tahun lalu.

Demonstrasi yang dipimpin aktivis mahasiswa pada Sabtu, yang semula digelar di pelataran kampus Universitas Thammasat kemudian dipindah ke lapangan di sebelah istana kerajaan, yang selama ini digunakan untuk kegiatan upacara kerajaan.

“Saya berharap orang-orang yang berkuasa melihat betapa pentingnya rakyat,” kata salah-seorang pemimpin aktivis mahasiswa, Panupong “Mike” Jadnok, di hadapan kerumunan, seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

“Kami berjuang untuk menempatkan monarki di tempat yang tepat, bukan untuk menghapusnya.”

Seruan reformasi di tubuh kerajaan merupakan isu sangat sensitif di Thailand, dan kritik terhadap monarki dapat dihukum penjara.

Demonstrasi hampir setiap hari terjadi di Bangkok selama berminggu-minggu dengan menyerukan pengunduran diri perdana menteri.

Beberapa orang juga mendesak reformasi monarki, walau desakan ini berarti mendekatkan diri dengan risiko dari undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang ketat di Thailand.

Protes sebelumnya, pada pertengahan Agustus, diikuti sekitar 10.000 orang pengunjuk rasa, menurut polisi Thailand.

Gerakan ini menuntut Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha – yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 dan memenangkan pemilihan yang disengketakan tahun lalu – mundur.

Seruan untuk reformasi kerajaan sesungguhnya sangat sensitif di Thailand, kritik terhadap monarki Thailand dapat dihukum dengan hukuman penjara yang lama.

Koresponden BBC di Bangkok Jonathan Head mengatakan serangkaian skandal politik dan dampak pandemi virus corona telah menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan di negara itu. (Red)

Sumber: BBC News

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.