Rabu, 21 Oktober 20

Demo Thailand Tuntut PM Mundur dan Batasi Kekuasaan Raja!

Demo Thailand Tuntut PM Mundur dan Batasi Kekuasaan Raja!
* Aksi demo ribuan massa di Thailand. (Foto: AA)

Aksi ribuan massa demonstran Thailand masih terus memadati jalanan di Bangkok untuk menyuarakan aspirasinya mendesak Perdana Menteri (PM) Chan-o-cha mundur serta menuntut pembatasan kekuasaan Raja Thailand.

Sudah tiga hari tiga malam, massa demonstran yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa meneriakkan mottonya: Together, We Are Stronger yaitu Bersama, Kita Lebih Kuat.

Ribuan anak muda di Thailand turun ke jalan, menentang pemerintah dan menyerukan perubahan dalam sejumlah aksi protes pro-demokrasi. Demonstrasi ini merupakan aksi terbesar yang pernah terjadi di negara itu sejak beberapa tahun terakhir.

Pakar politik dan kelompok hak asasi manusia (HAM) global telah mendesak perdana menteri Thailand untuk memprioritaskan dialog daripada tindakan represif dalam menangani protes pro-demokrasi.

Prayut Chan-o-cha harus mendengarkan keinginan kelompok sipil sebagai negara demokrasi meskipun diperintah di bawah monarki konstitusional, kata Heru Susetyo dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia kepada Anadolu Agency, Selasa.

“Sebagai perdana menteri, Prayut harus mengakomodir masyarakat sipil,” kata Susetyo yang meraih gelar PhD dalam Studi Hak Asasi Manusia dan Perdamaian dari Universitas Mahidol di Bangkok.

Thailand mengumumkan keadaan darurat di Bangkok pada Kamis ketika pasukan keamanan membersihkan demonstran di luar kantor perdana menteri, menandai dimulainya penindasan terhadap gerakan yang dipimpin mahasiswa.

Keputusan tersebut melarang pertemuan lima orang atau lebih dan publikasi berita atau pesan online yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional.

Polisi mengatakan 20 demonstran, termasuk lima pemimpin unjuk rasa, ditangkap atas tuduhan melanggar keputusan darurat dan mengorganisir demonstrasi di luar Gedung Pemerintah, sebuah media lokal melaporkan.

Di antara para pemimpin yang ditangkap adalah Arnon Numpha, 36, yang secara terbuka melanggar tabu dengan menyerukan reformasi monarki pada Agustus dan Panusaya Sithijirawattanakul, 21, seorang mahasiswa Universitas Thammasat yang secara terbuka menyampaikan daftar 10 poin tuntutan reformasi. monarki selama protes.

Tuntutan tersebut termasuk mencabut undang-undang yang melarang pencemaran nama baik monarki, konstitusi baru, penghapusan jabatan kerajaan, penggulingan pemerintah yang dipimpin militer dan pembubaran pengawal kerajaan Raja.

Ide reformasi monarki dianggap tabu di negara ini, karena raja dilindungi dari penghinaan dan kritik di bawah hukum “lese-majeste”.

Kerajaan Thailand dilindungi oleh Bagian 112 dari KUHP negara, yang mengatakan siapa pun yang memfitnah, menghina, atau mengancam raja, ratu, pewaris atau bupati akan dihukum dengan penjara tiga sampai 15 tahun.

Susetyo mengatakan, tuntutan para demonstran pro demokrasi di Thailand menekankan pada dua hal, yang pertama adalah meregenerasi Thailand menjadi pemerintahan yang lebih demokratis.

“Ada kekecewaan sipil pada pemilu terakhir yang menurut mereka tidak adil,” lanjutnya.

Kedua, katanya, rakyat menginginkan seorang raja yang lebih dekat dengan rakyat.

“Orang-orang melihat jarak, melihat bagaimana Raja Maha Vajiralongkorn lebih memilih untuk tinggal di Jerman sementara rakyatnya di kampung halaman berjuang melawan virus corona,” kata Susetyo, menambahkan bahwa mereka juga merasa jauh dengan militer.

 

Raja Vajiralongkorn, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri, kembali ke Thailand minggu ini untuk menjalankan tugas kerajaannya, termasuk menjadi tuan rumah hari peringatan ayahnya, mendiang Raja Bhumibol Adulyadej. (*/AA/Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.