Kamis, 30 Juni 22

Demi Reformasi Agraria, Pengamat Pertanahan Ini Tertarik Jadi Anggota DPR

Demi Reformasi Agraria, Pengamat Pertanahan Ini Tertarik Jadi Anggota DPR
* Pengamat Pertanahan Hery Sarmanto.

Jakarta, Obsessionnews.com – Pengamat Pertanahan Hery Sarmanto, SH merasa tertarik untuk maju menjadi anggota DPR RI karena ia menilai reformasi agraria masih belum bisa berjalan maksimal, dengan masih banyaknya mafia tanah.

Ia mengaku awalnya tidak tertarik masuk dalam dunia politik. Namun setelah ia pikir untuk membenai para mafia tanah, jalanya memang harus masuk dalam sistem pemerintahan. DPR menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan tersebut, melalui penguatan UU. 

“Lembaga legislatif dalam hal ini DPR RI memiliki fungsi sebagai pembuat Undang-Undang bersama pemerintah, pengawasan dan budgeting  (pengaturan anggaran) inilah yang akan mengawal terutama pada isu pertanahan untuk kepentingan masyarakat, jelas saya tidak mencari materi untuk niat menjadi legislator, saya sudah berada di zona nyaman, tidak ada maksud yang lain.” tegasnya saat ditemui di Sukabumi, Minggu (12/9/2021).

Ia mengatakan, bahwa reformasi pertanahan merupakan upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dengan mengatur sistem pertanahan secara bebas tetapi tetap mengikat hukum yang berlaku. Hal itu sudah dilakukan sejak dulu.

“Pada era awal pemerintahan Presiden Soekarno, pemanfaatan tanah terutama untuk perkebunan dan pertanian sudah dilakukan,dengan diterbitkan Undang-Undang Pokok Agraria,” tuturnya.

Setelah lahirnya Undang Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan UUPA, Hery Sarmanto menjelaskan terkait hal itu.

“UUPA memiliki ruh pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan masyarakat,land reform sebagai jantung dalam UUPA, nah masyarakat Indonesia yang sebagian besar sebagai masyarakat agraris sudah semestinya bukan buruh tani tapi sebagai pemilik lahan,sampai sekarang pun masyarakat masih sebagian besar sebagai buruh tani.”

Berbagai kebijakan terkait reforma agraria telah di terbitkan pemerintah terutama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Presiden Jokowi sudah sangat tepat mengeluarkan berbagai kebijakan terkait reforma agraria, contoh di Jawa Barat ini sekitar 85% tanahnya berstatus Hak Guna Usaha (HGU), misalnya tanah-tanah HGU dan dalam kondisi penelantaran atau absentie harus segera dibebaskan oleh pemerintah atau dimasukkan dalam program land reform juga bagi pihak swasta yang memiliki misi bagi kesejahteraan masyarakat yang akan melepaskan HGU-nya dengan harga murah atau harga modal yang akan dibagikan masyarakat,nah akhirnya masyarakat menjadi petani yang memiliki lahan bukan buruh tani, jadi goals-nya masyarakat menjadi petani sekaligus pebisnis itu endingnya.”

Terkait tanah berstatus HGU, Hery Sarmanto menegaskan sudah seharusnya tidak ada intrik-intrik lagi dari pihak birokrasi atau eksekutor dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

“Tanah berstatus HGU yang sudah berstatus terlantar atau absentia yang tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak nya harus segera di-land reform-kan, HGU untuk perkebunan dan pertanian bahkan perhutanan ada 5 tingkatan tingkat 1,2 dan 3 okelah tapi jika sudah berada pada tingkat 4 sudah ada indikasi terlantar bahkan tingkat 5 tanah ini sudah dalam status absentie, harus sudah dikuasai oleh negara untuk dikembalikan kepada rakyat untuk dimanfaatkan.”

Tanah HGU dalam status tingkatan tersebut diatas, Hery Sarmanto menegaskan fungsi pengawasan yang dilakukan  terutama di tingkat provinsi dan kabupaten  melalui instansi Dinas Perkebunan dan Pertanian harus segera mengambil tindakan. 

“Beri langkah hukum dengan pemberian somasi. Hei, tanahmu sudah dalam status tingkat 4 bahkan tingkat 5 kami (pemerintah) akan tarik, para pemegang hak selalu mengatasnamakan  hak prioritas,masa 30 tahun masih hak prioritas apalagi tanahnya tidak dimanfaatkan sesuai peruntukkan,ini harus diambil oleh negara,sesuai dengan Undang-Undang.”

Hery Sarmanto yang sudah menjalankan tugas selama kurang lebih 25 tahun sebagai praktisi pertanahan mengatakan,”Law Enforcement atau penegakkan hukum terhadap adanya oknum yang menghambat proses birokrasi padahal sudah jelas dalam berbagai peraturan,ini yang menghambat proses land reform, padahal Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) salah satunya bertujuan memangkas birokrasi.”

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.