Minggu, 23 Januari 22

Delapan Terpidana Mati Dieksekusi, Mary Jane Ditunda

Delapan Terpidana Mati Dieksekusi, Mary Jane Ditunda
* Eksekusi di Nusakambangan terhadap delapan terpidana dilaksanakan selepas tengah malam. (bbc.co.uk)

Cilacap – Delapan terpidana mati kasus narkoba telah diekskusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu dini hari (29/04), sementara terpidana asal Filipina ditunda. Kabarnya, eksekusi yang semula direncanakan tepat pukul 24.00 WIB, mundur sekitar 20 menit. Kedelapan terpidana mati kasus narkoba itu tewas akibat jantungnya ditembus peluru dari regu tembak Brimob Polres Purwokerto.

Terpidana warga Australia, Nigeria, Brasil, dan Indonesia dieksekusi oleh regu tembak setelah notifikasi pelaksanaan hukuman mati dikeluarkan pada akhir pekan. Para terpidana mengajukan berbagai langkah hukum, termasuk menggugat keputusan Presiden Joko Widodo yang menolak memberikan pengampunan.

Menjelang eksekusi, terjadi perkembangan dramatis yang membuat terpidana asal Filipina, Mary Jane Veloso, tidak termasuk yang dieksekusi. Laporan BBC Indonesia menyebutkan, penundaan eksekusi Mary Jane Veloso adalah atas permintaan pemerintah Filipina, menyusul perkembangan bahwa seseorang menyerahkan diri di negara tersebut dan mengklaim Mary Jane Veloso hanya sebagai kurir narkoba.

Menurut Jaksa AGung M Prasetyo, eksekusi terhadap Mary Jane terpaksa ditunda karena ada permintaan dari Presiden Filipina Beniqno Aquino kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, kesaksian Mary Jane diperlukan dalam pemeriksaan kasus perdagangan manusia sehingga eksekusi harus ditunda. “Hari ini ada yang menyerahkan diri. Dia mengaku sebagai perekrut Mary,” katanya.

Perekrut Mary Jane yang bernama Maria Kristina Sergio itu pada Selasa (28/4), menyerahkan diri bersama suaminya ke polisi Kota Cabanatuan, Filipina. Sambil menangis, Maria bersaksi bahwa dia yang merekrut Mary Jane, dan menyatakan terpidana mati tersebut tidak bersalah.

Para terpidana dieksekusi di Nusakambangan selepas tengah malam atau Rabu dini hari (29/4). (bbc.co.uk)
Para terpidana dieksekusi di Nusakambangan selepas tengah malam atau Rabu dini hari (29/4). (bbc.co.uk)

Pemerintah Indonesia menganggap perlu bagi Mary Jane Veloso untuk memberikan kesaksian dalam persidangan di Filipina.

Eksekusi dilaksanakan meski muncul protes dari masyarakat internasional dalam beberapa waktu terakhir.

Pemerintah Australia, yang sejak awal meminta pembatalan eksekusi hukuman mati, memperingatkan akan ada konsekuensi dari eksekusi ini.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pemerintah Indonesia tidak ingin membuka sengketa dengan negara lain, eksekusi ini semata-mata untuk mencegah orang-orang menyelundupkan atau memperdagangkan narkoba.

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa Indonesia sudah mengalami darurat narkoba, di mana 18.000 orang meninggal dunia setiap tahun akibat narkoba ini, sementara puluhan ribu lainnya menderia di pusat-pusat rehabilitasi.

Ini adalah putaran eksekusi kedua setelah Januari lalu dilakukan eksekusi atas enam orang, juga dalam kasus narkoba.

 

Jumhur Kirim Surat ke Jokowi
Aktivis gerakan buruh/pekerja Moh Jumhur Hidayat yang juga Mantan Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi menjelang eksekusi hukuman mati terpidana narkoba pada Selasa (28/4) tengah malam. Ia merasa bersyukur karena akhirnya buruh migran asal Filipina Mary Jane tidak jadi dihukum mati sekarang atau ditunda.

Moh Jumhur Hidayat
Moh Jumhur Hidayat

Kepada Yth.
Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia
Di Jakarta

Assalamu’alaikum wr.wb

Dengan hormat,
Semoga Bapak selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa shg bisa menjalankan tugas-tugas mulia kenegaraan dengan sebaik-baiknya.

Berkaitan dengan penundaan eksekuti mati Mary Jane, terduga korban perdagangan orang yg terjebak sindikat narkoba internasional, saya dan tentunya banyak pihak lainnya, mengucapkan terimakasih tiada berhingga kepada Bapak. Saya meyakini langkah Bapak Presiden tersebut adalah langkah yg tegas, arif dan bijaksana.

Sekali lagi saya mendo’akan semoga Bapak selalu dalam lindungan, bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian atas perkenan Bapak Presiden, saya ucapkan terimakasih.

Wassalaamu’alaikum wr.wb

Hormat saya,

Moh Jumhur Hidayat

 

Mary Jane
Mary Jane

Sebelumnya, pada Minggu (27/4), Jumhur yang juga Koordiantor Aliansi Rakyat Mereka (ARM) Relawan Jokowi dalam memenangkan Pilpres 2014, sudah menyurati Presiden Jokowi agar memberikan grasi terhadap Mary Jane yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia.

“Terkait dengan kasus hukuman mati buruh migran Mary Jane asal Filipina, saya merasa terpanggil bersurat kepada Bapak, karena berita yang berkembang dia adalah korban perdagangan orang yang dimanfaatkan sindikat narkoba,” kata Jumhur Hidayat dalam suratnya yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi, dan disampaikan ke Obsessionnews, Minggu (27/4) pagi dini hari.

Jumhur mengingatkan, saat ini ada puluhan TKI yang sebagian di antaranya korban perdagangan orang, karena keluguannya dimanfaatkan sindikat narkoba internasional. Modusnya diminta membawa tas yang ternyata berisi narkoba sehingga saat ini mereka terancam hukuman mati di berbagai negara. Tenaga kerja Indonesia (TKI) dihukum mati karena lugu, tidak tahu kalau dititipi tas berisi narkoba.

“Sama halnya dengan para TKI yang wajib dibela, maka dirinya, mengetuk pintu hati presiden bisa menggunakan kekuasaan membebaskan Mary Jane dari hukuman mati yang fatal ini,” ungkap mantan Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) ini.

“Demikian juga saya mohon kiranya Bapak berkenan memeriksa ulang beberapa terpidana mati lainnya yg diberitakan mengalami ketidakadilan nyata dalam proses hukumnya,” desak Jumhur yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) dan Pembina Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia.

Menurut Jumhur, dirinya meyakini, membebaskan terpidana yang juga disuarakan banyakn pihak lain, sama sekali tak akan mengurangi kewibawaan Presiden Jokowi.

“Saya yakin bila Bapak mengabulkan permohonan ini, yang juga disuarakan banyak pihak, sama sekali tidak akan mengurangi wibawa Bapak bahkan sebaliknya akan mendapat dukungan karena Bapak dinilai sebagai sosok yang tegas, arif dan bijaksana,” jelas mantan Aktivis ITB yang pernah dipenjara 3 tahun di LP Nusakambangan oleh rezim Orde Baru ini.

“Perkenankan saya mengingatkan kembali karena barangkali Bapak begitu sibuk, bahwa memberi atau tidak memberi grasi bagi terpidana mati adalah kekuasaan penuh presiden yang memang harus dilakukan dengan pertimbangan subjektif disertai dengan segala kearifan dan kebijaksanaan seorang presiden,” ujar Jumhur dalam suratnya kepada Jokowi. (bbc.co.uk/Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.