Jakarta – Hampir tiap tahun, pemerintah selalu mengalami desifisit anggaran, meskipun berbagai instrumen dan pemotongan anggaran terus dimainkan. Tahun ini saja mencapaiRp251,7 triliun.
Langkah kontroversial pemerintah SBY adalah “menyekek” penggunaan BBM bersubsidi. Langkah ini, diklaim mampu menekan 2.2 juta kl atau senilai Rp 15 triliun. Tanpa kebijakan pengendalian, kuota BBM bersubsidi diprediksi akan melampuai kuota 48,2 juta kl atau selisih lebih besar 2,2 juta kl dari ketetapan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 sebesar 46 juta kl.
“Jadi kira-kira ada hemat 2,2 juta kl. Itu sama saja ada penghematan sebesar Rp15 triliun jika dirupiahkan,” kata Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng baru-baru ini kepada wartawan.
Sebelumnya, pemotongan anggaran dan penghematan besar-besar di semua pos lembaga pemerintah juga sudah dilakukan.
Menteri Keuangan Chatib Basri memastikan pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebanyak kurang lebih Rp100 triliun akan bermanfaat untuk menjaga defisit anggaran dalam kisaran 2,5 persen terhadap PDB.
“Kita perlu (penghematan) supaya menjaga defisitnya 2,5 persen,” katanya.
Chatib mengatakan pemangkasan anggaran ini merupakan upaya maksimal yang dapat dilakukan pemerintah, karena belanja subsidi cenderung meningkat, dan pencapaian penerimaan negara diperkirakan hanya dibawah target.
Selain itu, upaya pemotongan anggaran ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal, agar pemerintahan baru hasil pemilu 2014 memiliki ruang fiskal memadai dan tidak mengalami persoalan dalam pengelolaan defisit anggaran.
Kebijakan “pengetatan ikat pinggang” ala SBY itu, juga tak bisa menutupi defisit anggaran berjalan.
Usulan kenaikan BBM atau mencabut sama sekali datang dari berbagai pihak. Yang paling “ngotot” adalah Bank Dunia.
Tanpa itu, sulit bagi pemerintah untuk meraih target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kisaran 2,6%.
Demikian dikatakan Ekonom Utama dan Manajer Sektor Bank Dunia Indonesia Jim Brumby dalam pemaparannya di Jakarta.
Lembaga internasional ini melihat penaikan harga premium dan solar tahun lalu belum ideal.Bank Dunia membuat tiga skenario terkait kenaikan harga BBM. Pertama, jika harga bahan bakar tidak naik sama sekali, beban subsidi akan tembus Rp 300 triliun. Alhasil defisit APBN tembus 2,6 %, di atas target pemerintah.
Skenario kedua, harga dinaikkan 15%, dan tekanan pada anggaran berkurang separuh. Defisit menjadi 2,1%, penghematan anggaran mencapai Rp 45 triliun.
Skenario ketiga, harga naik 50%, artinya premium menjadi Rp 8.500 per liter, maka defisit APBN bisa ditekan hingga hanya 1,9% saja. Jim menyatakan, lewat skenario paling radikal ini anggaran yang bisa dialihkan untuk belanja lain mencapai Rp 68 triliun.
“Kita harus ingat, subsidi energi ini sulit ditekan karena ada fluktuasi nilai tukar. Sehingga, bisa disimpulkan defisit 2,5% di APBN sulit dicapai tanpa ada reformasi subsidi BBM,” pungkasnya.
Apalagi,setelah kebijakan pelarangan sebagian ekspor mineral akan berdampak negatif terhadap perdagangan bersih sebesar US$12,5 miliar. Kerugian dalam penerimaan fiskal, seperti royalti, pajak ekspor, dan pajak penghasilan badan sebesar US$6,5 miliar selama tiga tahun, terhitung mulai 2014.
Nah, beranikah pemerintah baru mengikuti nasihat Bank Dunia ini?
Menkeu Chatib Basri, menyarankan pemerintahan baru bisa melakukan kebijakan baru terkait BBM dalam APBN-Perubahan, agar terdapat ruang fiskal untuk belanja produktif, karena pemerintahan lama tidak etis membuat kebijakan dalam RAPBN 2015.
Namun, ia memperkirakan dengan asumsi defisit anggaran pada kisaran terbawah 1,7 persen terhadap PDB maka pemerintahan baru memiliki dana sekitar Rp 40 triliun yang dapat dialokasikan untuk belanja modal dan pembangunan infrastruktur.
“Misalnya subsdinya diturunkan, dengan harganya dinaikkan atau apapun, uangnya bisa untuk mengurangi defisit. Tapi bisa juga uangnya dipakai untuk membangun infrastruktur sehingga defisitnya tetap di 1,7 persen,” ujarnya.
Menurut dia, solusi paling mudah dilakukan pemerintah saat ini adalah membatasi konsumsi BBM bersubsidi, untuk mengurangi beban defisit anggaran dan menjaga ketahanan fiskal, dalam menghadapi perekonomian global yang masih mengalami kontraksi.
“Kalau subsidi BBM dikurangi, maka ekspansi fiskalnya tidak perlu ditambah, karena selama ini defisit tinggi gara-gara dipakai subsidi BBM. Sekarang ini sulit untuk ekspansi karena ruang fiskal terpakai untuk subsidi BBM, di sisi lain moneter terpaksa diketatkan untuk mencegah outflow,” pungkas ekonom dari Universitas Indonesia itu.
