Selasa, 19 Oktober 21

Database dan Sistem Rujukan Jadi Kendala Program BPJS di Mimika

Database dan Sistem Rujukan Jadi Kendala Program BPJS di Mimika

Timika, Obsessionnews – Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika kembali menggandeng kepala-kepala adat, dewan gereja, pemda serta BPJS untuk menghimpun data warga sebagai peserta BPJS.

Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika dinyatakan belum siap menerapkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Masalah database peserta dan sistem rujukan dianggap masih menjadi kendala utama.

Perwakilan Biro Kesehatan LPMAK Harold Manueke mengatakan sebenarnya pengambilan database warga ini sudah dilakukan diawal BPJS mulai digulirkan, akan tetapi belum terealisasi karena belum ada sinkronisasi antar semua stakeholders di Kabupaten Mimika.

“Maka kita mendorong RSMM untuk ikut BPJS tapi syarat ini harus dipenuhi makanya kita bekerjasama,” ujar Harold kepada wartawan di Timika, Papua, Sabtu (21/3/2015).

Diakui berdasarkan database dari pasien yang dirawat di RSMM hanya 15 persen merupakan peserta BPJS, sisanya belum terdaftar sebagai peserta.

“Jika database 7 suku ini sudah maksimal, katakanlah 88 persen enak kan ikut BPJS,” tutur dia.

Sedangkan terkait masalah rujukan, apabila RSMM mau menerapkan BPJS sistem rujukan diminta perlu diperbaiki. Sebab kata Harold, program BPJS mensyaratkan semua peserta yang mau dirawat di Rumah Sakit harus terlebih dahulu mendapat rujukan dari puskesmas.

“Kita punya data hanya sekitar 8 persen orang datang kesini adalah orang yang dirujuk dari PPK tingkat 1. Bayangkan hanya 8 persen terus kita kerjasama dengan BPJS bangkrut ini rumah sakit,” uangkapnya.

Harold menjelaskan RSMM dibangun atas subsidi dari LPMAK untuk memberikan pelayanan gratis terhadap warga tujuh suku di Kabupaten Mimika. Pihaknya ingin apabila program BPJS ini berjalan manfaatnya pun harus dirasakan oleh masyarakat.

“Maka langkah pertama kita perbaiki dulu database untuk memastikan bahwa 7 suku itu sebagai pengambil manfaat, kepesertaanya harus tegas,” ucap Harold. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.