Minggu, 24 Oktober 21

Darurat Agraria, 1000 Petani Jambi Jalan Kaki Ke Jakarta

Darurat Agraria, 1000 Petani Jambi Jalan Kaki Ke Jakarta

Jakarta, Obsessionnews – Konflik agraria masih saja menghantui ribuan petani di Kabupaten Jambi. Konflik agraria yang terjadi pada Suku Anak Dalam (SAD), petani dusun Mekar Jaya (Sarolangun) Petani Kunangan Jaya I dan II (Batanghari), dan petani Tanjung Jabung Timur sudah berlangsung lama sejak 1987.

“Konflik agraria Kunangan Jaya I dan II sudah sejak tahun 1970-an. Sedangkan konflik agraria yang dialami petani Mekar Jaya terjadi sejak 1990-an,” ungkap Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) Alif Kamal melalui siaran pers yang diterima Obsessionnews.com, Rabu (16/3/2016).

Sampai saat ini, belum ada penyelesaian secara tuntas atas konflik agraria di Jambi. Padahal jauh sebelumnya para petani sudah menempuh penyelesaian konflik, mulai dari negosiasi, aksi massa, hingga aksi pendudukun.

Kali ini ribuan petani akan menyambangi pemangku kebijakan tertinggi yakni Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPR RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian dalam Negeri dan Istana Negara untuk menyampaikan aspirasinya.

“Besok 17 Maret 2016, 1000 petani dari sejumlah Kabupaten Jambi akan menggelar aksi jalan kaki menuju Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta. Jarak yang akan ditempuh kurang lebih 1000 kilometer,” tuturnya.

Menurut Alif, aksi jalan kaki 1000 kilometer adalah sebuah kampanye politik untuk memberitahukan kepada seluruh rakyat dan pemerintah Indonesia, bahwa Indonesia sedang berada dalam situasi “darurat agrarian”. “Konflik agraria yang dialami petani Jambi ini hanyalah sebagian kecil dari segunung kasus konflik agraria di seantoro Indonesia,” cetusnya.

Merujuk pada data Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA), 2015 terjadi 252 kasus konflik agraria di Indonesia yang menyeret 108.714 keluarga. Jika diakumulasi dalam satu decade terakhir, terjadi 1.772 konflik agraria pada luas wilayah 6.942.381 hektar dengan melibatkan 1.085.817 keluarga. “Artinya, dalam dua hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut Koordinator Gerakan Nasional pasal 33 (GNP 33) menilai konflik agraria dipicu kebijakan agraria pemerintah yang sangat pro-investasi. Dianggap juga produk Undang-Undang (UU) telah mebukakan jalan bagi swasta untuk menguasai tanah dan sumber daya alam. “Inilah yang menyebabkan maraknya praktek perampasan tanah dan sumber daya milik rakyat oleh korporasi, baik domestik maupun asing,” jelasnya.

Bukan saja itu kata Alif, akibat darurat agraria membentuk struktur kepemilikan tanah yang makin timpang. Indeks gini kepemilikkan tanah di Indonesia sudah mencapai 0,72. Sedangkan menurut Badan Pertahanan Nasional (BPN) tinggal 0,2 persen penduduk negeri ini menguasai 56 persen aset nasional yang sebagian besar dalam bentuk tanah. Sementara 85 persen rumah tangga petani di Indonesia adalah petani gurem dan petani tak bertanah.

Alif mengatakan dengan tegas bahwa kebijakan agraria bertolak belakang dengan semangat konstitusi pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kehadiran petani Jambi di Jakarta, tak lain meminta pada presiden Joko Widodo (Jokowi) juga untuk melunasi janjinya saat pilpres lalu. “Petani berharap, Presiden Jokowi bisa menuntaskan persoalan konflik agraria ini. Apalagi saat kampanye Pilpres lalu Jokowi berjanji akan menyelesaikan konflik agraria di Indonesia,” desaknya.

Ribuan petani Jambi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk menyatakan keadaan “Darurat Agraria” dan segera membentuk Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria yang mengacu pada pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

2. Menuntut Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk konsisten melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

3. Menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) RI untuk segera merealisasikan SK Pencadangan HTR di Dusun Kunangan Jaya I dan II (Kabupaten Batanghari) dan Mekar Jaya (Sarolangun) sesuai surat Menhut RI tanggal 30 Januari 2013, surat usulan HTR Bupati Batanghari tanggal 10 Desember 2014, dan surat Bupati Sarolangun tanggal 22 Oktober 2014.

4. Menuntut kepada Menteri KLH RI untuk meninjau ulang SK penetapan Taman Nasional Berbak, dengan mengembalikan tanah dan perkampungan warga yang diserobot oleh Taman Nasional Berbak.

5. Menuntut Menteri Agraria dan Tata Ruang RI untuk mengembalikan tanah ulayat SAD 113 seluas 3550 ha sesuai surat Instruksi Gubernur Jambi Nomor: S.525.26/1403/SETDA.EKABANG-4.2/V/2013 tanggal 7 Mei 2013;

6. Tindak dan adili PT Asiatic Persada yang melakukan perambaan kawasan hutan (HPT) beserta pejabat pemerintah yang membiarkan perambaan itu.
7. Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan petani. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.