Rabu, 20 Oktober 21

Dari Medan, Gandi Parapat Dukung Firli Bahuri Berhentikan 56 Pegawai

Dari Medan, Gandi Parapat Dukung Firli Bahuri Berhentikan 56 Pegawai
* Koordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Gandi Parapat saat ditemui di sekitar gedung KPK, Jakarta. (Foto: dok Pessy/ON)

Jakarta, Obsessionnews.com — Koordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Gandi Parapat mendukung keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pimpinan Firli Bahuri memberhentikan 56 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Tes TWK itu perintah undang-undang, undang undang yang mengharuskan itu yang namanya undang-undang yang harus dilakukan. Dan oleh karena mereka tidak lulus menjadi hal yang wajar untuk diberhentikan,” kata Gandi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/9/2021).

“Tapi saya dengar pimpinan KPK sudah mau membantu mereka mencari pekerjaan lain misalnya di BUMN, itupun kalau pihak BUMN menerima karena perusahaan BUMN itu milik negara bukan milik KPK. Saya setuju, karena itu sebagai bentuk solidaritas untuk membantu mereka yang tidak lulus,” lanjutnya.

KPK akan memberhentikan 56 pegawai yang tidak lulus tes TWK pada 30 September 2021. Namun gelombang protes dari sejumlah kelompok civil society terus bermunculan. Mereka bahkan mendirikan kantor darurat KPK, di Jakarta sebabai ungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri.

Mendengar isu tersebut, Gandi yang tinggal dan menetap di Medan, Sumatera Utara langsung terbang ke Jakarta untuk memberikan dukungan terhadap Firli. Gandi tidak setuju kelompok civil society mendirikan kantor darurat KPK. Ia menilai hal tersebut sebagai langkah yang sangat keliru.

“Saya khusus ke Jakarta mengeluarkan biaya banyak untuk melihat bagaimana kondisi di KPK, apalagi saya dengar ada dibuat kantor darurat KPK. Ini kan aneh, mereka gila, mereka itu sangat tahu dan paham tentang undang-undang dan hukum, tetapi berbuat di luar koridor yang ada,” kata Gandi.

Yang mengherankan bagi Gandi, ada mantan pimpinan KPK yang terlibat dalam barisan tersebut. Padahal dengan berbekal pengalaman dan pengetahuan hukum yang mumpuni, eks pimpinan KPK justru harus bersinergi dengan pimpinan KPK sekarang yang dipimpin Firli.

“Seharusnya pimpinan KPK yang lama mendorong dan mendukung kinerja Firli. Begitu megah dan besar kantor KPK ini mengapa tidak didukung. Saya tidak setuju dengan kantor darurat ini karena ada kantor KPK,” ungkap dia.

“Meskipun berbagai kiritkan ditujukan ke Firli tapi tetap dia tetap fokus bekerja. Apabila pimpinan KPK terhambat dalam melaksanakan tugas maka rugi masyarakat Indonesia. Berapa biaya negara yang dikeluarkan untuk mengelola KPK ini,” tambahnya.

Pada kesempatan lain, Firli menyatakan KPK akan tetap terus bersemangat mempertahankan perjuangan untuk pemberantasan korupsi. Ia pun mengajak semua pihak untuk terus bersatu mewujudkan Indonesia yang bebas dari tindak pidana korupsi.

“Mari kita tatap masa depan Indonesia yang sejahtera, cerdas, maju, adil, dan makmur. Dan tentunya Indonesia kita bisa wujudkan apabila Indonesia bebas dan bersih dari korupsi,” tutur Firli.

Sebelumnya, KPK menyatakan ada sebanyak 75 pegawai dinyatakan tak lulus TWK. Dari jumlah itu, sebanyak 51 pegawai bakal diberhentikan, namun satu pegawai telah memasuki purna tugas sehingga tidak ikut diberhentikan dengan hormat.

Sehingga hanya ada 50 pegawai yang akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021. Sementara 24 pegawai masih diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan soal bela negara serta wawasan kebangsaan.

Dari 24 pegawai itu, sebanyak 18 pegawai mengikuti pelatihan bela negara dan dinyatakan lulus jadi ASN. Sedangkan sisanya, 6 pegawai yang tidak mengikuti Diklat tersebut juga akan diberhentikan dengan hormat. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.