Kamis, 16 September 21

Dana Desa Adalah Hak Dalam Pembangunan Desa

Dana Desa Adalah Hak Dalam Pembangunan Desa

Pontianak, Obsessionnews – Guna pengawalan Undang Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan (Puslitbang) Desa Universitas Tanjungpura Pontianak, menggelar Focus Group Discusion (FGD) pada Kamis (5/11/2015) bertema “Mengurai Problematika Dana Desa” terutama impelementasinya pada pemerintahan desa se-Kalimantan Barat (Kalbar).

Hadir perwakilan kepala desa di tiga Kabupaten di Kalbar yakni Kabupaten Kubu Raya, Mempawah dan Sambas, perwakilan Non Goverment Organization (NGO), perwakilan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalbar Toni Sunardi serta Dewan Pakar Puslitbang Desa Universitas Tanjungpura, Muda Mahendrawan.

Perwakilan BPMPD Provinsi Kalimantan Barat Toni Sunardi mengatakan, tahun 2015 pencairan dana desa sebesar  Rp20,7 triliun, dan pada tahun 2016 sebesar 40-70 triliun di seluruh Indonesia. Di Provinsi Kalbar pada tahun 2015 sebesar Rp536,06 miliar untuk 12 Kabupaten.

“Untuk pencairan dana desa di Kalbar dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama sebesar 87 % dari 40 % yang sudah tersalurkan. Tahap kedua 32 % dari 40 % tahap ketiga 0,98 %  dari 20 % hanya melawi yang masih 0 % untuk semua tahap,” paparnya

Khusus Kabupaten Melawi sampai sekarang belum ada serapan karena Pemerintah Kabupaten beralasan menunggu semua aturannya selesai. Sementara Pemerintah Kabupaten lain yang ada Provinsi Kalimantan Barat saat ini sambil jalan sambil menunggu aturan tersebut keluar, tambahnya

Secara terpisah, Kepala Desa Parit Baru Kabupaten Kubu Raya, Musa meminta strategi khusus percepatan penggunaan dana desa, hal ini berlika likunya birokrasi di Kabupaten itu sendiri. Ujarnya

“Strategi percepatan pembangunan jangan menunggu dana tahap selanjutnya keluar baru dilaksanakan. Seharusnya Pemerintah Kabupaten harus bisa menjamin kerja sama antara Pemerintah Desa dengan suplayer bahan bangunan guna menunjang percepatan pembangunan di desa khusunya pembangunan fisik”, tegasnya

Dewan Pakar Puslitbang Desa Universitas Tanjungpura Muda Mahendrawan mengatakan setiap orang mempunyai  persepsi bersama bahwa dana desa bukan bantuan yang dimohonkan ataupun hadiah oleh desa tetapi dana desa adalah dana hak desa karena desa sebagai sub koordinat pemerintahan yang perlu di perhatikan secara khusus.

“Kabupaten  bukan  sebagai hak pengguna tetapi Kabupaten hanya sekedar penyalur, sampai saat ini Kabupaten selalu beranggapan bahwa Kabupaten sebagai hak pengguna  hal ini  masih berdampaknya kuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa  sehingga dana tersebut masih di tahan tahan oleh Pemerintah Kabupaten,” jelasnya

Ia menegaskan, Musyawarah Desa itu adalah forum tertinggi di Desa sehingga Pemerintah Kabupaten tak perlu intervensi. “Sepanjang dilakukan secara musyawarah itulah konstitusi yg berlaku dan tidak bisa dikriminalisasi oleh siapapun,” terangnya.

“Seharusnya birokrasi Kabupaten tak perlu bimbang karena ini memang hak Pemerintah Desa jadi apapun apa bila terjadi resiko hukum yang terjadi itu semua tanggung jawab Desa sendiri,” tutupnya. (Saufi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.