Rabu, 29 September 21

Dana Aspirasi DPR Harus Ditolak Pemerintah

Dana Aspirasi DPR Harus Ditolak Pemerintah

Jakarta, Obsessionnews – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Laode Ida, menyerukan kepada pemerintah untuk menolak usulan dana aspirasi (DA) dari DPR RI sebesar Rp20 miliar per anggota DPR atau keseluruhan lebih Rp11 triliun untuk 560 anggota DPR.

“Kalau usulan dana aspirasi itu diterima maka akan ada sejumlah aturan yang ditabrak, juga merusak sistem perencanaan nasional dan sangat sarat dengan konflik kepentingan,” ungkapnya pada obsesaionnews.com, Kamis (11/6/2016).

Sebab, jelas dia, masyarakat desa sendiri sudah ada dana alokasi desa (DAD) yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah per desa untuk setiap tahun, anggaran mulai tahun 2015 ini hingga sampai tidak diberlakukannya UU No. 6/2014 tentang Desa.

Selain itu, lanjutnya, ada juga dana-dana lain yang mengucur di wilayah pedesaaan melalui program APBN maupun APBD tiap tahun. “Sehingga banyak yang kuatirkan kalau DA politisi itu hanya akal-akalan saja,” tandasnya.

Laode menuturkan, tugas anggota DPR sendiri bukan untuk menangani uang, tapi membuat kebijakan dan melakukan pengawasan atas implementasi kebijakan yang dibuat. “Tak ada aturan yang memberi otoritas pada anggota DPR untuk mengarahkan dana APBN untuk konstituen mereka. Itu tak ada dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” bebernya.

Kalau DA itu disetujui, menurut Laode, Pemerintah dan DPR akan melanggar undang-undang, sekaligus merusak sistem perencanaan yang dibuat oleh barisan eksekutif sendiri yang juga berdasarkan undang-undang.

“Jika anggota DPR mau mengakomodasi aspirasi konstituennya, maka harusnya terlibat secara langsung dalam proses-proses perencanaan mulai dari desa/kelurahan sampai pada tingkat nasional,” tegasnya.

Laode mengatakan, produk perencanaan yang menjadi dokumen publik dari setiap daerah itulah yang harusnya dijadikan acuan oleh DPR untuk dibiayai, bukan justru membuat rencana sendiri lalu kemudian memaksa pemerintah untuk membiayaannya.

“Hal yang terpenting jika Dana Aspirasi dipaksakan sekarang ini, maka secara fundamental melanggar etika pengambil kebijakan, karena kebijakan itu sunggh-sungguh nyata untungkan para politisi pembuatnya,” ungkapnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.