Jumat, 24 September 21

Dalami Keterlibatan RP di Kasus Kondensat, Bareskrim Periksa DH

Dalami Keterlibatan RP di Kasus Kondensat, Bareskrim Periksa DH

Jakarta, Obsessionnews – Bareskrim Mabes Polri tengah melakukan pemeriksaan terhadap deputi finansial ekonomi dan pemasaran BP Migas (Kini SKK Migas), Djoko Harsono (DH) terkait kasus dugaan pencucian uang dengan pokok perkara korupsi penjualan kondensat dari BP Migas (SKK Migas) ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Pol Brigjen Victor Edison Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan kali ini untuk menggali keterangan sejauh mana peran dan keterlibatan mantan Kepala BP Migas Raden Priyono (RP), termasuk soal penunjukan langsung penjualan Kondensat ke TPPI.

“Ya, jadi sejauh mana keterlibatan orang-orang di situ (Raden Priyono). Siapa saja di situ,” ujar Victor di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (28/5/2015).

Selain itu, inti pemeriksaan terhadap DH yang tengah didalami penyidik adalah apakah penunjukan langsung sudah melalui proses yang betul. Karena penunjukan langsung boleh dilakukan kalau lelang terbatas gagal, penunjukan langsung harus dilakukan tim penunjukan langsung.

“Apakah sudah dibentuk sebelum kontrak. Apakah undangan sudah diberi ke TPPI dengan persyaratan,” jelasnya.

Dia menambahkan, apakah surat sudah dikembalikan TPPI ke BP Migas disertai persyaratan kelengkapan. Apakah dinilai tim penunjuk atau apa sehingga ada kontrak. “Setelah ada kontrak ada gak jaminan kerja dari TPPI kepada BP Migas. Ini kita dalami,” kata Victor.

Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim sudah menetapkan tiga tersangka HW, RP, dan DH. Dalam korupsi kondensat dan pencucian uang ini merugikan negara hingga US$156 juta atau sekitar Rp2 triliun.

Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang berawal ketika adanya penjualan kondensat bagian negara oleh SKK Migas kepada PT TPPI pada kurun waktu 2009 hingga 2010 dengan mekanisme penunjukan langsung.

Penunjukan tersebut ternyata menyalahi aturan keputusan BP Migas No. KPTS-20/BP00000/2003-50, tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara. Kemudian, menyalahi pula Keputusan Kepala BP Migas No. KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.

Sehingga melanggar ketentuan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang No.31/1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No.20/2001, tentang perubahan atas UU No.31/1999 dan atau Pasal 3 dan 6 UU No.15 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU No.25/2003. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.