Minggu, 26 September 21

Dalam Persepektif Hukum Pajak, Hadi Poernomo Tidak Bersalah

Dalam Persepektif Hukum Pajak, Hadi Poernomo Tidak Bersalah

JJakarta, Obsessionnews – Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka korupsi terkait keputusannya mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan Bank BCA tahun 1999 yang diduga merugikan negara sebesar Rp 375 miliar.

Hadi pun sudah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal Haswadi mengabulkan permohonan Hadi, dan‎ memutuskan penetapan tersangka Hadi oleh KPK tidak sah. Karena KPK dinilai telah menyalahi prosedur hukum. Lantas mengapa Hadi bisa dipidanakan?

Ketua Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHPI) Joyada Siallagan menilai, secara prosedur adminitasi tidak ada yang salah dari keputusan Hadi mengabulkan keberatan pajak yang diajukan oleh BCA. Sebab, ada cessie yang menjadikan hutan piutang bank macet.

Kemudian, ada beberapa daftar kredit bank yang macet, sehingga hal itu dianggap ‎bisa menjadi pertimbangan yang matang bagi Hadi untuk mengabulkan keberatan pajak. Untuk itu, dalam kasus ini, menurut dia, Hadi tidak bisa dipidanakan.

‎”Jadi secara hukum pajak tidak masalah, karena proses administrasi pajak sudah dilalui,” ujar Joyada saat menjadi pembicara dalam acara dikusi bertema KPK Putusan Hadi Poernomo Dalam Persepektif Hukum Pajak, di Jakarta, Rabu (9/7/2015).

Joyanda sepakat Hadi ditetapkan sebagai tersangka, bila dinyatakan terbukti menerima gratifikasi dari BCA atas putusannya. Namun nyatanya, sampai sejauh ini KPK belum bisa membuktikan berapa gratifikasi yang diterima oleh Hadi dari BCA. “Ini yang jadi persoalan tidak ada unsur gratifikasi yang diterima Hadi,” jelasnya.

Sebagai Dirjen Pajak, ‎Hadi juga punya kewenangan untuk menerima dan menolak keberatan pajak. Dan keputusan mengabulkan keberatan pajak juga kerap dilakukan oleh pegawai pajak. Justru kata dia, jika keberatan pajak selalu diartikan sebagai tidak pidana, maka akan menjadi momok yang menakutkan bagi dunia usaha.

“Kalau setiap keberatan pajak diartikan sebagai pidana, maka akan membuat ketakutan bagi dunia usaha, wajib pajak akan takut,” jelasnya.

Lagi pula, Joyada menambahkan secara hukum pajak, bila keberatan pajak itu ditolak oleh Dirjen Pajak, maka perusahaan yang bersangkutan juga bisa mengajukan langkah hukum selanjutnya, berupa banding di Pengadilan Tinggi, dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

“Kalau keberatannya ditolak, BCA masih bisa mengajukan Banding atau PK,” tambahnya.

‎Untuk itu, Dia menegaskan persoalan Hadi ini harus diselesaikan sesuai dengan hukum pajak, bukan melalui hukum pidana. “Jadi kalau kasusnya pajak, harus diselesaikan melalui adminitasi pajak, bukan melalui pidana,” tandasnya.‎ (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.