Jumat, 17 September 21

Daftar Lagi Praperadilan, BW Ajukan 7 Tuntutan

Daftar Lagi Praperadilan, BW Ajukan 7 Tuntutan

Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bambang Widjojanto (BW) kembali mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan, untuk mengoreksi kembali kasus hukum yang membelitnya terkait kesaksian palsu‎.

Gugatan kedua kali diajukan pada Rabu (27/5/2015). Bambang mengunggat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, yang telah menetapkan dirinya sebagai tersangka. Menurut kuasa hukum Bambang, Nurkholis Hidayat, setidaknya ada tujuh tuntutan yang diajukan.

Tuntutan pertama supaya Polri menyatakan tidak sah penetapan status tersangka terhadap pemohon (Bambang Widjojanto) yang dilakukan oleh Kapolri (Jenderal Pol Badrodin Haiti) dan Kabareskrim (Komjen Budi Waseso).

“Kedua, majelis hakim dimohon untuk menyatakan tidak sahnya penetapan hasil penyidikan Kapolri dan Kabareskrim yang dinyatakan lengkap berkasnya atau P21 oleh Kejaksaan Agung,” ujar Nurkholis dalam rilisnya yang disampaikan kepada wartawan, Rabu (27/5).

Ketiga, jelas dia, menyatakan surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/53/1/2015/Dit Tipideksus tanggal 20 Januari 2015 adalah tidak sah, tidak berdasar dengan hukum, dan dilakukan dengan iktikad tidak baik serta. Karena itu, penetapan perkara a qua, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

“Keempat, menyatakan tindakan Kapolri, Kabareskrim, dan Kejaksaan Agung yang menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka dilakukan dengan iktikad tidak baik, tidak berdasarkan hukum, dan bisa mengakibatkan kerugian sebesar Rp 100 juta,” jelasnya.

Kelima, lanjutnya, memberikan waktu seminggu kepada Kepolisian untuk menertibkan Surat Perintah Pengertian Penyidikan. ‎Keenam, menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Kapolri, Kabareskrim, dan Kejaksaan Agung yang berkaitan dengan penetapan tersangka Bambang adalah tidak sah.

Ketujuh, ‎meminta majelis hakim menghukum termohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo. ‎”Adapun pihak yang diajukan sebagai termohon adalah Kapolri sebagai termohon I, Kabareskrim sebagai termohon II, dan Jaksa Agung sebagai termohon III,” tuturnya.

BW sebelumnya sudah mendaftarkan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. Namun, ia mencabutnya setelah adanya putusan dari Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia yang menyatakan Bambang tidak bersalah secara Etik ketika menjadi pengacara.

Dalam kasus ini BW disebut telah memerintahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Dimana BW menjadi kuasa hukum dari salah satu calon kandidat. ‎‎(Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.