Selasa, 9 Agustus 22

Dadang Juara I Turnamen Tenis Meja Singgih Cup XVIII di Grand Mall Bekasi

Dadang Juara I Turnamen Tenis Meja Singgih Cup XVIII di Grand Mall Bekasi
* Singgih Yehezkiel menyerahkan hadiah uang Rp 10 juta dan trofi kepada Dadang (PTM Hawai), juara I Turnamen Tenis Meja Singgih Cup XVIII di Grand Mall Bekasi, Jawa Barat, Minggu (22/5/2022). (Foto: panitia)

Dua Kali Kirim Surat ke Presiden Jokowi

Singgih telah dua kali berkirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Presiden turun tangan membenahi PTMSI. Namun, upayanya belum membuahkan hasil yang menggembirakan.

Surat pertama Singgih kepada Jokowi dibuat pada Senin (27/1/2020), dan dikirimkan ke Istana Presiden keesokan harinya, Selasa (28/1/2020). Tembusannya ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Ketua Umum KONI Pusat, dan pimpinan Komisi X DPR RI.

Singgih membagikan fotokopi surat itu kepada wartawan dalam konferensi pers yang bertema “Menunggu Presiden Membenahi Tenis Meja Indonesia” di Wisma Intra Asia, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2020).

Di surat tersebut Singgih menyebut dirinya sebagai penggiat tenis meja nasional.

“Saya mendapat info dari seorang teman yang bekerja di Sekretariat Negara, bahwa surat itu sudah berada di meja Bapak Presiden. Saya menunggu Bapak Presiden turun tangan membenahi tenis meja Indonesia,” kata Singgih dalam konferensi pers tersebut.

Dalam surat terbukanya kepada Jokowi itu Singgih mengungkapkan terdapat trialisme atau tiga kepengurusan PTMSI yang mendeklarasikan kepemimpinannya melalui berbagai keputusan yang mereka pegang dan masing-masing menganggap dirinya yang paling benar, tanpa memikirkan roda pembinaan olahraga tenis meja di Indonesia lagi.

Hal itu berdampak munculnya berbagai permasalahan yang sangat rumit, perpecahan, dan kemunduran dalam pembinaan cabang olahraga tenis meja di Indonesia.

Pegangan yang dipakai oleh mereka masing-masing selaku kepengurusan PTMSI hingga terjadi trialisme adalah sebagai berikut:

Pertama, PB PTMSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Lukman Edi. Mengacu pada SK KONI Pusat, masa berlaku sampai dengan tahun 2020, dan memegang hasil Putusan BAORI.

Kedua, PB PTMSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Peter Layardi Lay. Mengacu pada SK KONI Pusat, meneruskan kepengurusan setelah Dato’ Sri Tahir mundur melalui Munaslub 2019.

Ketiga, PP PTMSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oegroseno. Tidak ada SK KONI Pusat. Memegang PIN ITTF, karena mendapat izin/mandat dari Ketua Umum KOI periode Rita Subowo, dan memegang Surat Putusan Mahkamah Agung.

Adanya trialisme kepengurusan PTMSI tersebut berakibat sangat fatal. Hampir di seluruh sektor mengalami perpecahan, terutama pada kepengurusan daerah di seluruh Indonesia. Bahkan sudah mulai berpengaruh terhadap klub/Persatuan Tenis Meja (PTM) dalam melakukan pembinaan.

Perpecahan di tubuh PTMSI mengakibatkan tenis meja tidak diikutsertakan dalam SEA Games 2019 Filipina, dan dicoret dari Pekan Oahraga Nasional (PON) XX 2020 Papua.

Hal ini sangat mengganggu pembinaan atlet/pelatih/pembina tenis meja dan berdampak pada kemunduran yang drastis bagi prestasi tenis meja tanah air.

Kemelut di tubuh PTMSI sudah berlangsung 7 tahun dan 8 bulan, tanpa ada satu kesepakatan yang berhasil menyatukan.

“Kemelut di tubuh PTMSI yang berlarut-larut tersebut jelas merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tulis Singgih di surat itu.

Oleh karena itu ia berharap Presiden turun tangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, agar terwujud hanya ada satu PTMSI.

Halaman selanjutnya

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.