Jumat, 7 Oktober 22

Curiga Dilemahkan, Demokrat Berusaha Jadikan KPK Permanen

Curiga Dilemahkan, Demokrat Berusaha Jadikan KPK Permanen

Jakarta, Obsessionnews – ‎Partai Demokrat akan memperjuangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga hukum permanen tidak lagi berstatus adhoc atau sementara. Ini bertujuan agar KPK tetap diberi kewenangan lebih untuk memberantas kejahatan korupsi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman. Ia mengatakan dukungan untuk menjadikan KPK sebagai lembaga permanen penting, lantaran ia melihat ada upaya sistematis di DPR untuk melemahkan KPK, dengan merevisi UU KPK.

Dalam revisi UU KPK ada pasal yang mengatur mengenai pembatasan masa tugas KPK yang tercantum di Pasal 5. KPK hanya diberi batas waktu 12 tahun. Menurut Benny, pembatasan itu tidak relevan meski sejak awal KPK didirikan dengan status adhoc.

“Apa perlunya. Mungkin itu konsekuensi pandangan yang menyatakan KPK itu institusi adhoc. Apakah adhoc atau tidak KPK perlu menjadi permanen. Makanya kami ingin tanya bagaimana 12 tahun. Tidak boleh itu,” ujar Benny di DPR, Rabu (7/10/2015).

Usaha untuk memperjuangkan itu, Benny mengatakan, Fraksinya akan menolak revisi UU KPK untuk diusulkan dalam program legiaslasi nasional (Prolegnas) 2015. ‎Sebab, tidak ada jaminan revisi ini bisa menguatkan KPK, yang ada justru sebaliknya pelemahan.

‎”Jelas Demokrat menolak revisi UU KPK yang dimaksudkan lembaga ini,” tuturnya.

Selain umur KPK yang dibatasi, kewenangan KPK juga dibatasi, ‎misalnya KPK dilarang menyidik dan menyidik perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. KPK juga dilarang menangani perkara yang nilanya kerugian negaranya di bawah Rp 50 miliar.

Dalam hal penyadapan, KPK‎ diminta untuk izin lebih dulu kepada Kejaksaan. Benny menilai revisi ini akan mempersempit ruang gerak KPK. Padahal kata dia, semua sudah sepakat bahwa korupsi adalah kejatuhan luar biasa yang juga harus ditangani dengan cara-cara luar biasa.

‎”Sampai pada saat ini Demokrat memandang korupsi kejahatan luar biasa. Kejahatan ini bisa diatasi dilawan dengan cara luar biasa. Caranya membentuk lembaga luar biasa KPK. Kewenangan luar biasa. Salah satu kewenangan luar biasa adalah penyadapan. Kalau dihapus membuat lembaga ini lesu darah,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada rapat di Badan Legislasi Selasa (6/10/2015) kemarin, lima fraksi di DPR sepakat mengusulkan revisi UU KPK masuk dalam prolegnas 2015. Kelima fraksi tersebut yakni, Fraksi Partai PKB, Hanura, Nasdem, PDI-Perjuangan dan Golkar. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.