Rabu, 21 Oktober 20

Chusnul: Jangan Hina Perjuangan Prabowo di MK

Chusnul: Jangan Hina Perjuangan Prabowo di MK

Jakarta – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Dr Chusnul Mariyah meminta seluruh pihak untuk tidak menghina perjuangan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam menggugat hasil Pilpres 2014 melalui Mahkamah Konstitusi (MK), karena hal itu sudah menjadi proses yang harus dilewati.

“Jadi memperjuangkan satu suara rakyat saja di MK jangan dihina. Kita tunggu keputusan MK, biar wali songo (sembilan hakim konstitusi) yang membuktikan,” ujar Chusnul dalam diskusi bertajuk “Apakah Kejahatan Pilpres Akan Menuai Malapetaka Bangsa”, ujar Chusnul dalam diskusi soal Pilpres yang digelar Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH) di Jakarta, Senin (18/8/2014).

Chusnul mengharapkan proses persidangan di MK bisa terus diawasi, dan proses pembuktian dugaan kecurangan pilpres tidak berhenti sampai di sana. Dia juga menilai DPR bisa ikut mengevaluasi agar 2019 tidak terjadi lagi dugaan kecurangan pemilu.

“Kalau melihat data dalam persidangan MK menarik. Saksi ahli pun bisa membantu majelis hakim di luar data yang telah disampaikan saksi biasa, dan proses ini harus dihargai serta dihormati,” kata pakar politik dari FISIP UI ini.

Selain itu, Chusnul menantang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk berani memutuskan pemecatan pada pimpinan KPU pusat.

“Selama ini DKPP hanya berani pecat KPU Provinsi dan Kota. Kalo KPU pusat terbukti berbuat curang juga harus pecat juga dong. Selama ini kan ketakutannya kalau KPU pusat dipecat maka keputusan KPU pusat soal capres dan cawapres terpilih bisa tidak legitimate,” ujar Mantan Anggota KPU.

Chunsul pun mengungkapkan jika dirinya sangat takut sedang terjadi fabricated election atau pemilu yang terlihat demokratis tapi sebetulnya kejahatan sitematis dan terstruktur telah terjadi. Pasalnya Chusnul sudah berkali-kali sampaikan dari masalah daftar pemilih tetap (DPT) KPU pusat tidak becus mengurusnya.

“Kita sudah sering dengar adanya DPT opolosan. Kita tidak bisa salahkan menteri dalam negeri saja soal DPT. Tapi KPU pusat sudah dikasih anggaran triliyunan untuk benerin DPT, tapi tidak diurus,”kata Chusnul

Makanya, Chusnul menantang DKPP untuk membuka bobroknya KPU. Jangan sampai nanti, lanjut Chunsul terjadi political unrest yang pernah terjadi di Philipina. Saat itu presiden terpilih Aroyo digulingkan setahun setelah menjadi presiden. “Urusan legitimasi pemilu bisa dipertanyakan kalau ada pemecatan KPU pusat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, KPU RI telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Namun pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melakukan gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini persidengan sengketa pilpres di MK masih berlangsung. Di sisi lain persidangan juga dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap komisioner KPU yag dituding tidak profesional. (Pur)

 

Related posts