Senin, 26 September 22

CEO Andhika Lines, Carmelita Hartoto

CEO Andhika Lines, Carmelita Hartoto
* CEO Andhika Lines, Carmelita Hartoto

Selain Penerus kerajaan bisnis pelayaran rintisan sang ayah, dia juga terpilih menakhodai INSA selama dua periode. Carmelita tercatat sebagai perempuan pemimpin pertama sejak INSA berdirinya Insa pada tahun 1967.

Sebagai CEO Andhika Lines, perempuan kelahiran 22 Juni ini telah teruji tangguh berlayar di gelombang tekanan. Awalnya, saham perusahaan yang bergerak di jasa pengiriman jalur laut tersebut dimiliki beberapa pihak.

Namun, di tahun 2002, Carmelita dan pihak terkait memutuskan untuk berpisah dan membagi aset perusahaan, karena tak lagi sepaham. Ketika pembagian aset tersebut, dia hanya memiliki dua kapal. Sejak saat itu, dialah yang memimpin perusahaan rintisan ayahnya, Hartoto Hardikusumo.

Carmelita berupaya mempertahankan laju perusahaan dengan dua kapal tersisa dan tahun 2007 menjadi titik balik bangkitnya. Dua tahun kemudian, Andhika Lines berhasil menambah armada kapal menjadi sembilan kapal. Salah satu obsesinya yang telah terwujud adalah menembus pasar luar negeri.

Tantangan yang dihadapi ketika di awal debut internasional tak lain memperbaiki kapal-kapal. Tujuannya memenuhi standarisasi penilaian pemeriksaan kapal untuk safety maupun konstruksi berskala internasional.

Kemampuan manajerial ibu tiga anak ini juga membuahkan kepercayaan memimpin Indonesian National Shipowners Association (INSA) selama dua periode berturut-turut. Hingga saat ini, INSA memiliki 800 anggota yang terdiri dari perusahaan pelayaran nasional dengan dukungan 37 DPC di seluruh Indonesia.

Di mata para anggota INSA, dia dinilai telah berkomitmen tinggi dalam memperjuangkan nasib para pengusaha pelayaran nasional. Beberapa hal yang telah dilakukannya, yaitu membentuk kemitraan kerjasama antara INSA dengan pemerintah. Khususnya dengan Kementerian Perhubungan, regulasi pelayaran, ataupun penyelesaian yang berhubungan dengan masalah-masalah seputar pelayaran.

Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan KADIN Indonesia periode 2015-2020 ini juga dikenal lantang dan berani dalam memperjuangkan hak anggota. Contohnya, upaya untuk meringankan pengadaan kapal (Ratifikasi Arrest of Ship), tekanan agar pemerintah lebih fokus mengurusi bidang maritim, dan meninjau ulang PNBP.

Lalu, urusan PPN BBM Nol Persen maupun memperjuangkan Azas Cabotage untuk kapal merah putih jadi tuan rumah. Tantangan saat ini terbilang cukup banyak, antara lain pengimplementasian beyond cabotage yang saat ini telah sampai pada proses pencatatan nilai ekspor dalam bentuk cost insurance and freight (CIF). (Naskah: Silvy Riana Putri, Foto: Dok. Pribadi)

Artikel ini dalam versi cetak dimuat di Majalah Women’s Obsession edisi Agustus 2017.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.