Obsessionnews.com - Kasus penyakit Antraks di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang sudah menjangkiti pasien manusia dan menyebabkan kematian menjadi sorotan yang serius. Kementerian Kesehatan  telah mencatatkan 93 kasus positif antraks dan tiga kasus meninggal di Gunungkidul. Sementara Pemda Gunung Kidul mengklaim hanya ada satu kasus kematian karena antraks. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr Kurniasih Mufidayati menyebut, yang perlu dilakukan adalah upaya menyeluruh untuk memeriksa hewan ternak di wilayah Gunungkidul dan memastikan kesehatannya. Sebab antraks adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia, bukan dari manusia ke manusia. Upaya ini jelas untuk mencegah penularan antraks lebih luas ke manusia. "Yang pertama perlu dilakukan tes adalah di kecamatan yang paling terdampak lalu bisa menyisir ke wilayah-wilayah sekitarnya untuk memastikan hewan ternak di Gunungkidul benar-benar sehat dan bebas antraks," ungkap Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (7/7/2023). Baca juga: Kurniasih Minta Pembatalan Penghapusan Tenaga Kerja Honorer Segera Direalisasikan dengan Menerbitkan Regulasi Menurutnya, pemeriksaan hewan ternak juga penting karena di wilayah Gunungkidul, hewan ternak sudah menjadi harta kekayaan masyarakat. Sehingga adanya peristiwa mengonsumsi daging hewan yang terkena antraks salah satu penyebabnya adalah rasa memiliki yang kuat akan harta kekayaan yang hilang begitu saja. "Itu nanti sudah kaitannya dengan sosiologi dan kebiasaan masyarakat di sana,” ucapnya. Dengan begitu, peran pemerintah bisa masuk, bisa tidak membuat regulasi untuk ganti rugi hewan ternak yang mati karena antraks. ”Apalagi jika sudah menyebabkan kematian manusia yang bisa masuk kategori KLB," ungkap Kurniasih. Baca juga: Kurniasih Tagih Keseriusan Pemerintah dalam Penanganan GGAPA Komitmen pemerintah untuk masuk dan melakukan ganti rugi ini penting sebagai bagian dari pencegahan penularan antraks dari hewan ke manusia. "Apalagi infonya tindakan konsumsi hewan yang terkena penyakit itu juga terkait adat karena budaya saling menanggung antarwarga agar yang memiliki hewan ternak tidak merugi. Disini pemerintah perlu masuk, memberikan jaminan untuk mengatasi wabah dengan komitmen asuransi hewan ternak," papar dia. Kurniasih juga menyebut salah satu bentuk manfaat adanya mandatory spending dalam RUU Kesehatan adalah adanya kepastian anggaran dalam penanggulangan pandemi atau meluasnya wabah. Termasuk bisa menanggung hewan ternak warga jika terjadi pandemi atau wabah. (Poy)