Rabu, 12 Agustus 20

Cegah Kerusuhan di Bali, Kapolri Dicegah Beri Surat Izin Munas Golkar

Cegah Kerusuhan di Bali, Kapolri Dicegah Beri Surat Izin Munas Golkar

Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menghimbau kepada Kapolda Bali untuk tidak memberikan rekomendasi apapun ke Mabes Polri, agar Munas Golkar pada 30 November hingga 3 Desember 2014 tidak mendapatkan izin dari Jendral Sutarman. Karena, Munas Golkar tersebut berpotensi kacau, yang nantinya bisa membuat kerusuhan di Bali.

“IPW memberi apresiasi pada Menko Polhukam yang sejak awal sudah meminta Polri agar tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar,” ujar Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Permintaan Menko Polhukam itu, kata Neta, tentu atas dasar analisa situasi dan kondisi Partai Golkar yang kian panas. Untuk itu, ia menyarankan, Kapolri patut mencermati kondisi ini, sehingga tidak sekadar soal perizinan tapi juga melarang pelaksanaan Munas Golkar.

“IPW juga berharap Kapolda Bali segera menjelaskan ke Mabes Polri bahwa kondisi Pulau Dewata saat ini sangat kondusif. Sehingga, jika Munas Golkar dipaksakan akan terjadi kekacauan yang bisa berbuntut kerusuhan, yang tentu akan mengganggu stabilitas kamtibmas di pulau itu,” katanya.

Neta menilai, Munas Golkar di Bali sangat berpotensi menjadi bentrokan besar antar massa pro dan kontra munas. Sebab sebelumnya sudah terjadi bentrokan dalam rapat pleno di DPP Golkar di Jakarta.

“Untuk menghindari kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali, Kapolda Bali dan Kapolri harus melarang pelaksanaan munas itu,” pungkasnya. (Pur)

 

Related posts