Senin, 17 Januari 22

CBA Tuduh Kecelakaan Alutsista Imbas Korupsi Kementerian Pertahanan

CBA Tuduh Kecelakaan Alutsista Imbas Korupsi Kementerian Pertahanan

Jakarta, Obsessionnews – Banyaknya kecelakaan alat utama sistem persenjataan (alutsistas) TNI akhir-akhir ini, lantaran penyimpangan serta pengelolaan keuangan di Kementerian Pertahanan yang amburadul. Pengadaan alutsista juga banyak melanggar peraturan dan didiuga sengaja agar dapat memperkaya oknum pejabat di kementerian tersebut.

“Kami, Center for Budget Analysis (CBA), meminta kepada Ketua Komisi I DPR RI atau anggota Komisi I untuk segera melakukan evaluasi atas pengadaan alutsista dan pengelolaan keuangan,” kata Ucok Sky Khadafi, direktur CBA kepada obsessionnews.com via pesan singkat, di Jakarta, Minggu (2/8).

Modus yang dilakukan di Kementerian Pertahanan tersebut misalnya, tahun 2013 dilaksanakan pengadaan delapan unit helikopter Apache AH-64E untuk TNI Angkatan Darat. Padahal kata Ucok, ini tidak ada dalam APBN di tahun itu. Namun, pembelian tetap dipaksakan dengan dana yang bersumber dari kegiatan lintas tahun 2011-2012 dari rekening APBN Pusat Keuangan Kemenhan sebanyak Rp 315.313.561.813.

Meski tidak ada anggaran, pihak Kemenhan kata Ucok, tidak melakukan perubahan daftar isian pelaksanaan anggaran bagi kegiatan pembelian itu. Kemudian, pada 2014, baru dianggarkan.

Modus kedua, dan ini paling kentara dalam memburu rente, saat pengadaan helikopter anti kapal selam sebanyak 11 unit untuk TNI Angkatan Laut. Pemenang lelang, sebut Ucok, dipaksakan kepada PT Dirgantara Indonesia sehingga negara berpotensi merugi sebanyak Rp 2,1 triliyun.

“Karena lelang ini telah melanggar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dimana pasal 83 menerangkan bahwa lelang harus gagal bila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 peserta,” sebut Ucok.

Terakhir, CBA menemukan selisih anggaran sebanyak Rp 25.999.577.701 dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Pertahanan. Berdasar laporan yang dikeluarkan bank penerbit, outstanding L/C sebanyak Rp 3.907.694.605.064.

Menurut rincian outstanding L/C pada akhir 2013 yang dikeluarkan bendahara pembiayaan luar negeri (Bialugri) Kementerian Pertahanan, jumlahnya sebesar Rp 3.881.695.027.363,53. Jadi kata Ucok, selisih tersebut memperlihatkan pengelolaan keuangan yang tak professional dan masih amatir lantaran negara berpotensi rugi mencapai Rp 25 milyar.

Outstanding L/C sendiri merupakan dana devisa yang direalisasikan Bendahara Bialugri dengan mekanisme menukarkan rupiah murni ke dalam valuta asing dan kemudian dijadikan jaminan pembukaan L/C atas kontrak yang telah disepakati kepada bank pemerintah yang ditunjuk.

Selanjutnya, Ucok mengatakan, mekanisme ini sebagian besar biasa digunakan untuk transaksi pengadaan suku cadang alat komunikasi, pengadaan amunisi dan pengadaan suku cadang radar.

Akhirnya, berdasar dugaan tadi CBA mendesak Komisi I DPR RI agar segera membenahi manajemen Kementerian Pertahanan dengan mereformasi susunan pejabat eselon I sampai II hingga pergantian Sekertaris Jenderal sampai Direktur Jenderal guna menciutkan korupsi.

“Saat ini, pada semua lembaga Negara, ada namanya lelang jabatan. Tapi kok di Kemenhan tidak adanya lelang jabatan. Dan orang yang menjabat, orang orang itu itu saja, bekas orang orangnya Presiden SBY yang tidak mau melakukan perubahaan dalam intenal Kemenhan,” kata Ucok. (Mahbub Junaidi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.