Jakarta – Pengamat politik MiGas PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH menilai, cara berpikir dikotomi RON 88 atau RON 92 terkait BBM bersubsidi sekarang ini, adalah cara berpikir dangkal dan sensasional.
“Faktanya kalangan pengusaha SPBU Lokal menolak, karena spread yang kecil antara harga jual RON88 dengan RON92 sudah menyulitkan memelihara overhead cost,” ungkap Pandji Hadinoto di Jakarta, Sabtu (27/12/2014), menanggapi polemik terkait rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri yang menghapuskan BBM jenis RON 88 atau premium.
Menurut Pandji, asalkan minyak mentah dalam negeri yang jadi bahan baku produk RON88 (Premium) pasti mafia migas itu tidak punya ruang gerak, lain dengan kalau “ngoplos” RON92 didegradasi jadi RON88 di luar negeri, selain ongkos angkut jadi dobel juga teknologi “oplos” dikuasai pihak-pabrik pabrikan pro mafia migas, dan teknologi motor 2tak dikasih RON92 jelas BOROS, sedang teknologi mesin-medin 4tak (Mobil era sekarang) memang lebih bisa bekerja optimal dengan RON92.
“Singkatnya, opini dengan adopsi kiasan Setan dan Babi Hutan itu tendensius, karena kalau bahan baku RON88 dari RON92 Impor, bisa jadi Mafia punya gawe. Tapi kalau RON88 bahan bakunya dari Minyak Mentah Dalam Negeri tidak akan ada Mafia itu, dan volumenya sangat diduga cukup untuk kebutuhan Motor 2Tak + Mobil dibawah 2000cc (wong cilik),” tegas Pandji yang juga mantan Aktivis ITB.
Pandji menuturkan, cara yang bijak adalah Tim yang diketuai Faisal Basri itu harus mengkaji sampai dengan faktor teknis kendaraan pengguna BBM hingga komprehensif rekomendasinya, tidak hanya dari sudut pandang ekonomis (economical point of view only).
Lebih lanjut, Pandji menuturkan, biaya produksi RON88 berbahan baku Minyak Mentah Dalam Negeri pasti lebih memungkinkan harga jual Premium lebih terjangkau wong cilik, sesuai hitungan Kwik Kian Gie.
“Tendensius, kalau bahan baku RON88 dari RON92 Impor, bisa jadi Mafia punya gawe. Tapi kalau RON88 bahan bakunya dari Minyak Mentah Dalam Negeri tidak akan ada Mafia itu, dan volumenya cukup untuk Motor 2Tak + Mobil dibawah 2000cc (wong cilik),” tambahnya.
“Semoga polemik Ron 88 atau Ron 92 segera diakhiri karena masyarakat sudah muak dengan kegaduhan politik BBM di tengah meluasnya bencana alam di dalam negeri!” seru Pandji.
Sebelumnya, rekomendasi penghapusan BBM jenis RON 88 atau Premiun di pasaran dinilai dapat merugikan para pemilik SPBU Pertamina. Pasalnya, nanti keberadaan SPBU Asing akan menjamur dengan dihapuskannya premium tersebut digantikan dengan RON 92, yang pada gilirannya bakal memicu liberalisasi SPBU asing di Indonesia.
Namun, tudingan tersebut justru dibantah oleh Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, yang mengatakan bahwa dengan kebijakan tersebut pemerintah dapat mensubsidi RON 99 atau Pertamax yang nantinya akan dijual pihak Pertamina. “Sehingga, harga Pertamax di Pertamina jauh lebih murah dan rakyat pun dapat BBM berkualitas,” jelasnya dalam diskusi ‘Selamat Tinggal Premium‘ yang digelar di Jakarta, Sabtu (27/12).
Kemudian, Faisal pun menyarankan agar pemerintah memperbaharui aturan pembangunan SPBU asing. Agar tidak melibas keberadaan SPBU Pertamina. Menurutnya, kerja tim kelola migas sudah menganalisis dan mendeteksi bisnis proses migas dari hulu sampai hilir. “Jadi, pada akhirnya nanti kita memberikan rekomendasi kira-kira ini pagar yang harus dibuat pemerintah supaya perkebunan migas ini tidak mudah dijarah oleh pihak lain,” tandas Faisal.
“Tidak mudah didobrak oleh ‘babi hutan, gajah, macam-macam’. Tapi sangat besar bagi kemakmuran rakyat jadinya,” tambahnya.
Ia pun mengibaratkan segala sesuatunya harus dilandasi oleh prinsip bahwa ruang terang maupun gelap. “Tapi setan di ruang terang tidak bisa leluasa dibandingkan dengan ruang gelap. Jadi harus kita terangi itu. Salah satu untuk menerangi ruang itu adalah dengan mentransformasi dari RON 88 ke 92,” jelas Faisal.
Sementara itu, Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menuding penghapusan BBM jenis RON 88 dengan menggantinya menjadi RON 92 membuat pelaku SPBU asing kian ekspansif. Ketua DPP II Hiswana Migas, M Ismed, mengungkapkan selama ini pelaku SPBU nasional melalui Hiswana Migas menjadi instrumen yang membantu pemerintah dalam menyalurkan BBM bersubsidi.
“Adanya RON 88 menjadi pembeda dengan SPBU kompetitor (asing). Kalau BBM subsidi jadi RON 92 itu langsung head to head dengan SPBU asing,” tegas Ismed di Jakarta, Sabtu (27/12).
Ia juga mensinyalir saat BBM subsidi RON 92 diimplementasikan dan subsidi yang diberikan kian kecil maka SPBU asing akan menjamur di seluruh daerah Indonesia. “Kalau selisih subsidi dikit maka akan menjamur pelaku SPBU asing. Perlu diperhatikan pemerintah supaya nantinya jangan sampai head to head dengan pelaku SPBU nasional,” bebernya. (Ars)
