Jakarta, Obsessionnews.com – Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, menggelar acara Pekan Panutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kantor Kecamatan Jagakarsa, Senin (28/8/2017). Hal itu atas instruksi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tentang imbauan kepada masyarakat wajib pajak.
Camat Jagakarsa Abdul Chalik mengapresiasi warga Jagakarsa yang ingin membayar PBB. Karena warga yang ingin membayar PBB tersebut datang lebih awal dari undangan yang diberikan oleh pihak kecamatan. Hal ini terlihat antusiasme warga akan peduli bayar pajak tinggi.
“Undangan kita jam sembilan pagi, tapi warga jam delapan sudah datang. Artinya mereka peduli dan antusias,” ujar Chalik kepada Obsessionnews.com di kantor Kecamatan Jagakarsa.
Kepedulian warga Jagakarsa akan pajak juga tak lepas dari imbauannya. Chalik mengaku selalu menyampaikan motonya untuk mengimbau warganya untuk membayar pajak. “Kampung kita kalau bukan kita yang urus siapa lagi, pajak itu kalau bukan kita yang bayar siapa lagi, nga mungkin orang luar negeri yang bayar,” tutur Chalik.
Dia menambahkan, imbauan wajib bayar pajak ini berdasarkan perintah, petunjuk dan instruksi dari pimpinan, yaitu satu tujuannya meningkatkan pemasukan pajak. Bagaimana pajak kas negara bisa masuk.
“Memang itu salah satu tugas kita memberikan, menghimbau kepada warga masyarakat biar membayar pajak sebelum jatuh tempo. Kan kalau sudah jatuh tempo mereka kena denda. Nah itu kewajiban kita untuk menghimbau. Kalau sudah kita himbau, diinformasikan, tapi terlambat juga ya sudah. Jadi intinya kita membangkitkan kesadaran,” jelas Chalik.
Camat Jagakarsa ini berharap, mudah-mudahan seluruh warga wajib pajak khususnya yang ada di Jagakarsa bisa jatuh tempo, sehingga program-program di Jakarta bisa berjalan lancar. Seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Dan ke depannya, yang menikmati hasil pembayaran pajak juga masyarakat itu sendiri. “Kalau mereka bayar pajak semua memenuhi target sesuai harapan, pembangunan lancar dan itu kembali kepada masyarakat. Bukan buat Gubernur, walikota dan bukan buat camat,” tutupnya. (Poy)
