Jumat, 7 Oktober 22

Calon Walikota Semarang Diduga Terlibat Kasus Kolam Retensi

Calon Walikota Semarang Diduga Terlibat Kasus Kolam Retensi

Semarang, Obsessionnews – Sidang kasus kolam retensi dengan agenda pembacaan dakwaan menuai kontroversi yang cukup mengagetkan. Pasalnya, mantan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi – yang juga calon Walikota 2016 – dikatakan terlibat dugaan korupsi proyek pembangunan kolam retensi Muktiharjo Kidul, Pedurungan, Semarang tahun 2014.

Pernyataan tersebut terlontar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang, Endeono Wahyudi kepada dua terdakwa, yakni Direktur PT Harmoni International Technology (HIT), Handawati Utomo dan Komisaris PT HIT, Tri Budi Purwanto di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (20/10/2015).

Hendi disebut memberi perintah Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuatan Komitmen (PPKom) dan tim Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) agar menyetujui pembayaran ke rekanan. Padahal, pekerjaan pembangunan belum selesai 100%.

“Selaku walikota, langsung menyatakan pekerjaan kolam retensi telah 97 persen sesuai laporan Nugroho Joko P. Dan diperintahkan walikota untuk membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan, yang bertanggung jawab adalah walikota Semarang sendiri,” ujar JPU saat membaca dakwaan di hadapan majelis hakim yang dipimpin Andi Astara.

Nugroho kemudian melaksanakan perintah Hendi – sapaan Hendrar Prihadi – dengan membuat kelengkapan adminitrasi sesuai instruksi. Tim PPHP lalu membuat adendum pekerjaan yang berisi penyesuaian kondisi di lapangan. Mereka juga sebelumnya ikut menandatangani berita acara pemeriksaan serah terima.

“Adendum dibuat tiga kali termasuk adendum penutup untuk memenuhi syarat adminitrasi untuk menentukan 100 persen pekerjaan,” katanya.

Dakwaan primair menyatakan terdakwa melanggar Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Subsidair pasal 3 UU yang sama dan lebih subsidair Pasal 9 UU yang sama.

Sebagai informasi, dugaan korupsi terjadi saat Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang membangun kolam retensi beranggarkan APBD berpagu Rp 36,2 miliar pada tahun 2014. Biaya pekerjaan kontruksi proyek berpagu Rp 34,9 miliar dari jangka waktu 150 hari berubah menjadi 120 hari.

Selanjutnya, terpilih PT HIT sebagai pemenang tender seharga tawar Rp. 33,7 miliar pada 4 Agustus 2014. Kontrak itu disepakati dan ditandatangani oleh PPKom bersama rekanan pada 27 Agustus dengan penyelesaian proyek 120 hari. Tapi, hingga batas kontrak habis, proyek belum juga selesai.

Tim PPHP yang memeriksa lapangan, menolak mengesahkan berita acara yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%. Berita acara itu sendiri akan dijadikan dasar PPKom penerimaan pekerjaan tahap I (PHO).

Terdesak oleh target kegiatan yang semakin dekat, dibuatlah adendum I, II dan penutup guna mensiasati pembayaran. Padahal pekerjaan tersebut yang belum selesai. Seperti diketahui, jangka waktu pekerjaan telah habis dan batas waktu pencairan anggaran adalah 31 Desember. Sementara waktu pekerjaan tidak bisa diperpanjang kembali 50 hari. Hal itu sesuai larangan BPK atas penerapan perpanjangan pekerjaan pada 2012 silam. PT HIT sendiri bersikukuh menyelesaikan 99 %. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.