Minggu, 29 Januari 23

Calon Wakil Walikota Semarang Kembali Digoyang Isu Korupsi

Calon Wakil Walikota Semarang Kembali Digoyang Isu Korupsi
* Alligator merasa Ita atau Hevearita tidak pantas dicalonkan sebagai Kepala Daerah Kota Semarang

Semarang, Obsessionnews – Calon Wakil Walikota Semarang yang diusung PDI-Perjuangan Hevearita G Rahayu kembali digoyang isu kasus korupsi. Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi LSM Anti Koruptor (Aligator) menolak pencalonan mantan Direktur Utama PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) itu sebagai kepala daerah Kota Semarang.

Mereka menganggap Ita, sapaan akrab Hevearita, memiliki rekam jejak buruk dalam mengelola perusahaan pelat merah tersebut.

“Kami menolak mbak Ita sebagai calon Wakil Wali Kota Semarang. Rekam jejak Hevearita telah gagal mengelola PT. SPHC sebagai anak perusahaan pT SPJT milik Pemprov Jateng,” kata koordinator aksi, Sucipto, saat berorasi di depan kantor KPU Kota Semarang, Kamis (6/8/2015).

Ia menjelaskan, pada kurun 2011-2012 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) PT SPHC. “Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Semarang tidak memilih pemimpin terindikasi korupsi. Partai politik harus segera menarik Hevearita, calon Wakil yang tidak berkualitas,” terang Sucipto berapi-api.

Seperti diketahui, Ita maju dalam Pilkada serentak sebagai Wakil Wali Kota Semarang berpasangan dengan Calon Wali Kota, Hendrar Prihadi. Pasangan ini diusung langsung oleh PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Nasional Demokrat.

Sucipto menyatakan turut sertanua Hevearita dalam Pilkada menjadi bukti krisis kepemimpinan sedang dialami partai politik di kota Semarang. “Sebagai pemilih yang cerdas, kita akan mengawal Pilkada berintegitas.” tegasnya kemudian.

Meski begitu, aksi yang diikuti 20 sampai 30 warga Kota Semarang ini kemungkinan tidak ditanggapi lebih lanjut oleh KPU Kota Semarang. Ketua KPU Kota Semarang, Henry Wahyono, mengaku Hevearita telah memenuhi syarat sebagai calon Wakil Wali Kota. “Sejauh ini berkas yang bersangkutan sesuai ketentuan. KPU memeriksa berkas atas dasar peraturan KPU. Bukan berdasar penolakan pendemo,” tegas Henry saat dikonfirmasi. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.