Senin, 26 September 22

Calon Independen Terkendala Dengan Daftar Pemilih

Calon Independen Terkendala Dengan Daftar Pemilih

Jakarta, Obsessionnews – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, syarat calon kepala daerah dari jalur independen tidak lagi harus mendapat dukungan dari jumlah penduduk, melainkan dari presentasi jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

Namun, Komisi II berpandangan ketentuan tersebut akan menyulitkan atau mensandera para calon independen menyusul DPT. Sebab, DPT selalu menjadi persoalan dalam di setiap penyelenggaran pemilu lantaran jumlahnya sering berubah-rubah. Misalnya, dengan adanya DPT tambahan dan DPT khusus.

“Perseorangan yang diubah ini kan pakai DPT‎. Persoalannya, DPT ini penting karena sampai sekarang saja DPT sumber persoalan yang muncul, kok sisa suara begini. Akhirnya dibuat DPT tambahan, Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb). Itu kan soal itu,” kata Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman saat dihubungi, Minggu (4/10/2015).

Menurutnya, pemilih yang berhak terdaftar dalam DPT serta memilih dalam Pemilu adalah mereka yang benar-benar penduduk ‎yang menetap di suatu daerah. Bukan penduduk asli di suatu daerah namun tempat tinggalnya berpindah-pindah.

“Dengan Pilkada saat ini, sebenernya yang berhak memilih adalah orang yang tinggal disitu. Tidak boleh misalnya saya penduduk Jakarta, saya tinggal di Tangerang, tidak bisa itu memilih Gubernur DKI, tapi boleh memilih Walikota Tangerang,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar (PG) ini melanjutkan, permasalahan ini tentunya menjadi kendala tersendiri bagi calon independen untuk mendapatkan dukungannya dari masyarakat termasuk bagi penyelenggara Pilkada. Pasalnya, tidak mungkin bisa melarang seseorang untuk berpindah tempat. ‎

“Tidak boleh pindah-pindah KTP karena sekarang ini jadi bahan mainan semua,” ungkapnya.

‎Dia mengaku, masalah ini sudah dibahas pihaknya bersama pemerintah dan KPU dalam rapat konsultasi penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pada bulan Maret lalu. Hanya saja sampai saat ini belum ada laporan KPU tentang kepastian jumlah DPT di Pilkada serentak.

‎”Sekarang pindahin KTP sudah mulai. Padahal sudah ada aturan maret. Sekarang coba lacak dari kemarin kita ingetin,” katanya.

Persoalannya adalah jika calon yang diusung dari Partai politik harus memenuhi syarat 20 persen dari perolehan suara. Maka calon independen belum ditentukan ambang batasnya berapa persentase ‎yang harus ia cari dari jumlah DPT. Sejauh ini syarat yang diajukan berbeda-beda.

Dalam Pasal 41 ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwa syarat pencalonan kepala daerah bagi calon perseorangan, yaitu mendapat dukungan paling sedikit 10 persen bagi daerah dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa.Kemudian, dukungan 8,5 persen bagi daerah dengan jumlah penduduk 2.000.000 sampai 6.000.000 jiwa.

Kemudian, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 jiwa sampai dengan 12.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen. Selanjutnya, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen.‎ (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.