Jakarta, Obsessionnews – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pemilihan duta besar merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Namun demikian menurut dia presiden tetap meminta pertimbangan dari para menteri Kabinet Kerja sebelum menentukan pilihannya.
“Itu sepenuhnya kewenangan diskresi presiden. Jadi menteri luar negeri itu diskresi presiden dan untuk itu tentunya presiden meminta masukan, saran, pendapat dari menteri terkait terutama dari menteri luar negeri,” ujar Pramono di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/8/2015).
Pramono mengatakan hal itu sekaligus membantah tudingan sejumlah pihak yang menyatakan pemilihan duta besar hanya mengakomodir partai pendukung pemerintah. Dia menegaskan hal itu tidak betul adanya.
“Dubes itu kepanjangan tangan presiden di berbagai negara. Tentunya setiap presiden mempunyai style atau gaya yang juga tujuan dan cara yang berbeda-beda,” katanya.
Dari 33 nama calon duta besar yang diajukan Presiden Joko Widodo, Pramono mengaku, tidak terlalu banyak yang berlatar belakang politisi. Prioritas presiden Jokowi tetap diberikan kepada diplomat karir Karena dubes yang ditunjuknya bisa menjadi marketing pemerintahan dimana pun ditugaskan.
“Nah itulah yang dilakukan presiden. Mengenai orangnya tentunya presiden dan Menlu yang mengetahui itu,” papar dia.
Dalam daftar usulan Jokowi, 33 nama calon dubes RI itu, yakni:
1. Hasan Bagis, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab
2. Safira Machrusah untuk Alffer, Aljazira (politisi PKB)
3. Bambang Antarikso untuk Baghdad, Irak
4. Husnan Bey Fananie untuk Baku, Azerbaijan (politisi PPP)
5. Ahmad Rusdi untuk Bangkok, Thailand (Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dan Kepala Protokol Negara)
6. Yuri Octavian Thamrin untuk Brussel, Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa (Direktur Jenderal Asia dan Afrika Kementerian Luar Negeri)
7. Helmy Fauzi untuk Kairo, Mesir (politisi PDIP)
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng untuk Caracas, Venezuela (mantan Kepala BAIS)
9. Mansyur Pangeran untuk Dakar, Senegal (Direktur Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri)
10. I Gusti Agung Wesaka Puja untuk Den Haag, Belanda merangkap OPCW (Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN di Kementerian Luar Negeri)
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi untuk Doha, Qatar (politisi Golkar)
12. Ibnu Hadi untuk Hanoi, Vietnam (mantan perwakilan RI di Osaka)
13. Alfred Tanduk Palembangan untuk Havana, Kuba
14. Wiwiek Setyawati Firman untuk Helsinski, Finlandia
15. Iwan Suyudhie Amri untuk Islamabad, Pakistan
16. Muhammad Ibnu Said untuk Kopenhagen, Denmark
17. Rizal Sukma untuk London untuk Inggris dan Irlandia
18. Tito Dos Santos Baptista untuk Maputo, Mozambique
19. Mohammad Wahid Supriyadi untuk Moscow, Rusia
20. Musthofa Taufik Abdul Latif untuk Muscat, Oman
21. R Soehardjono Sastromihardjo untuk Nairobi, Kenya
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso untuk Panama City, Panama (politisi PKPI)
23. Dian Triansyah Djani untuk New York utusan tetap PBB
24. Diennaryati Tjokrisuprihatono untuk Quito, Ekuador (politisi Nasdem)
25. Agus Maftuh Abegebriel untuk Riyadh, Arab Saudi
26. Amelia Achmad Yani untuk Sarajevo, Bosnia-Herzegovina (Mantan Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional)
27. I Gede Ngurah Swajaya untuk Singapura
28. Sri Astarai Rasjid untuk Sofia, Bulgaria
29. R Bagas Hapsoro untuk Stockholm, Swedia
30. Octaviano Alimudin untuk Tehran, Iran
31. Antonius Agus Sriyono untuk Vatican
32. Eddy Basuki untuk Windhoek, Namibia
33. Alexander Litaay untuk Zagreb, Kroasia (politisi PDIP). (Has)
