Minggu, 7 Maret 21

Calo Suara di Luar Negeri Harus Ditindak Tegas

Calo Suara di Luar Negeri Harus Ditindak Tegas
* Ilustrasi calo suara untuk caleg. (foto: Indopos)

Jakarta, Obsessionnews.comTernyata calo suara menjadi momok yang menakutkan bagi proses jalannya Pemilu Legislatif (pileg) 2019 di luar negeri. Bagaimana tidak, keberadaan calo suara ini dapat menodai jalannya proses Pileg dan Pilpres 2019 yang pelaksanaannya akan dilakukan pada 17 April 2019 mendatang, diduga dengan cara menawarkan sejumlah suara kepada calon anggota legislatif (caleg) yang mengikuti pileg tersebut.

 

Baca juga:

Ulama Perjuangkan Jokowi-Ma’ruf Menang Pilpres 2019

Memprihatinkan! Hoax Digunakan untuk Menangkan Pilpres 2019

Jelang Pilpres 2019, Majelis Munajat Bertekad Persatukan Kembali Umat Islam

 

Untuk itu Ketua Komunitas Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal beberapa waktu lalu mengadukan adanya dugaan calo suara di luar negeri ke Bawaslu. Dino mengungkapkan, menurut laporan dari sejumlah caleg, para calo suara yang kemungkinan berada di Malaysia itu menawarkan jaminan suara bagi mereka.

Para caleg ditawari untuk membayar 15-50 ringgit atau setara dengan Rp174 ribu untuk satu suara di Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri).

Pria kelahiran Beograd, Yugoslavia, 10 September 1965 ini menyebutkan praktik ini umumnya hanya terjadi di dapil luar negeri di Malaysia, khususnya wilayah potensi rawan di sekitaran perbatasan, khususnya daerah perkebunan yang pengawasan dari tim Bawaslu terbilang kurang.

Setidaknya, praktik ini menjadi ancaman tersendiri bagi para caleg dan juga pegiat pemilu, masyarakat luas, dan tentunya pemilu itu sendiri. Apalagi, dugaan praktik jual-beli suara ini bukan hanya terjadi kali ini karena pemilu sebelumnya juga pernah terungkap praktik-praktik kotor seperti ini.

Oleh sebab itu, DPR mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu memeriksa dugaan jual beli suara di luar negeri menjelang Pemilu 2019.

“Potensi dugaan calo suara di luar negeri harus ditindak tegas jika terbukti ada pihak yang melanggar,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Selain kepada penyelenggara pemilu, Bambang juga minta Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan lembaga terkait menugaskan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) melakukan pengawasan secara intensif.

Diharapkan PPLN ini mampu meningkatkan integritas petugas, pengawas, maupun saksi partai untuk mencegah terjadinya kecurangan suara dari pemilih luar negeri.

“Harus diwaspadai juga distribusi surat suara menjelang Pemilu 2019. Di sinilah harus ada peningkatan pengawasan,” Bambang menegaskan.

DPR berharap warga negara Indonesia (WNI) juga aktif melaporkan kepada yang berwenang apabila ditemukan potensi kecurangan surat suara di luar negeri. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.