Kamis, 30 Juni 22

Buruk Serap Anggaran, Satu Indikator Kegagalan Ahok

Buruk Serap Anggaran, Satu Indikator Kegagalan Ahok
* Ketua Dewan Pendiri Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap.

Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua Dewan Pendiri  Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap,  menyoroti masalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran APBD   sebagai salah satu indikator  kegagalan  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.  Kegagalan target penyerapan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Dana  telah dialokasikan dalam belanja daerah, ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan.

“Ini berarti terjadi iddle money. Seandainya uang  tersimpan  bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lebih besar,  tentu pencapaian tujuan DKI  akan  mudah untuk dilakukan. Penyerapan anggaran belanja  rendah dikhawatirkan tidak mendukung target pertumbuhan DKI,” kata Muchtar melalui keterangan tertulis kepada Obsessionnews.com, Minggu (5/3/2017).

Penyerapan anggaran  setiap tahun  Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok rata- rata  sangat rendah di awal tahun. Dan bahkan ketika melewati triwulan kedua, realisasi belanja daerah masih sangat  rendah.

“Bisa jadi, terlalu berhati-hati ketika melakukan pengeluaran anggaran. Atau  sengaja tidak melakukan karena konflik laten dengan Ahok. Hal ini berlangsung terus hingga bulan  kedua belas,” tandas Muchtar.

Anehnya,  lanjut alumnus Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM),  Yogyakarta, tahun 1986 ini, Ahok  bangga  dengan penggunaan dana  Corporate Social Responsibility (CSR).

“Bahkan, pendukung buta Ahok berdalih dana CSR mengurangi beban APBD sebagai kesuksesan, meski penyerapan anggaran APBD sangat rendah. Beragam kilah diajukan pendukung buta Ahok untuk melindungi kegagalan Ahok menyerap anggaran setiap tahun,” tegasnya.

Penyerapan anggaran selalu menjadi isu utama setiap tahun Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok. Dapat dilihat juga di media cetak maupun elektronik  rendahnya  penyerapan anggaran sering dibahas, karena berkaitan dengan  pertumbuhan perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena belanja Pemprov DKI turut menjadi penentu pertumbuhan perekonomian DKI.  Mengapa ? “Karena variabel dominan pendorong pertumbuhan perekonomian daerah  adalah faktor konsumsi,” kata Muchtar.

Fakta Penyerapan Anggaran

Muchtar membeberkan fakta  penyerapan anggaran APBD era Ahok tak pernah bekerja nyata meraih  target capaian tiap tahun.

Kriteria target capaian tiap tahun penyerapan anggaran alokasi APBD DKI merupakan dasar penilaian kritis atas kinerja Ahok. Sebagaimana bidang urusan pemerintahan,  urusan penyerapan anggaran atau  Belanja Daerah juga buruk dan gagal.  Pada 2013 target capaian  sebesar Rp  46.578.865.629.904. Faktanya, hanya mampu menyerap/merealisasikan Rp 38.294.398.527.100. Yakni hanya 82,21% atau buruk.

Pada 2014 Rencana Belanja Daerah  Rp 63.650.106.383.473. Faktanya, hanya mampu menyerap  Rp 37.759.772.987.977. Yakni   59,32 % atau  sangat  buruk.

Pada 2015 Rencana Belanja Daerah  Rp 59.685.552.609.233,00. Faktanya, hanya mampu menyerap Rp 43.037.421.799.776. Yakni  72,11% atau lebih  buruk.

Dari  pengalaman  tiga  tahun, Ahok  rata-rata mampu menyerap anggaran alokasi APBD hanya 71%. Dapat dinilai  lebih buruk.  Diperkirakan  tahun 2016 tak jauh beda.

Pemprov DKI Jakarta baik era Jokowi maupun Ahok mengalami kegagalan memenuhi target capaian. Bahkan, pada tahun 2014 hanya mampu mencapai 59,32  %, sangat jauh dari target capaian. Kualitas kinerja Pemprov DKI tahun 2013-2017 dapat dinilai buruk.  Tidak pernah berhasil mencapai atau mendekati target 100%.

Kritik Terhadap Pemprov DKI

Muchtar melontarkan  kritik kepada Pemprov DKI di era Ahok. Pertama,  kurangnya pengawasan Ahok terhadap program unggulan DKI, dan langkah-langkah yang dilaksanakan benar-benar hanya pencitraan semata.

Kedua,  kinerja Ahok  dan para aparat dalam penyerapan anggaran  “sangat buruk”.

Ketiga, seorang gubernur meski popularitas tinggi, tetapi tidak menjamin kualitas bagus dalam  laporan penyelenggaraan pemerintah daerahnya bagus. Hal ini terjadi pada Ahok.

Keempat,  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Ahok (2013, 2014 dan 2015). Hal ini terbukti dari  hasil pemeriksaan BPK atas  laporan keuangan Pemrov DKI.

“Kondisi kinerja Ahok ini berdampak negatif terhadap pembangunan di DKI. Tidak berjalan secara maksimal. Hal  ini dapat dijadikan indikator kegagalan  Pemprov DKI yang dipimpin Ahok,” kata Muchtar.

Menurutnya, kondisi kinerja ini tentu bisa dijadikan pertimbangan untuk membantu argumentasi menghendaki DKI punya gubernur baru.

“Gubernur lama sudah punya kesempatan, tapi terbukti nyata  tak  mampu dan gagal  menangani urusan penyerapan  anggaran,” tegasnya. (arh)

Baca Juga:

Pengamat NSEAS Sebut Ahok Tak Mampu Atasi Kemacetan

Ahok Gagal Lindungi Aset Pemprov DKI

Jakarta Masih Banjir, Ahok Tetap Ngeles

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.