Sabtu, 13 Agustus 22

Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimun 30 Persen

Jakarta – Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) se-Jabodetabek melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (2/10/2014), dengan melakukan long march dari Bundaran HI menuju Istana Merdeka serta kantor Gubernur DKI Jakarta, BUMN dan berakhir di depan gedung DPR RI.

Aksi juga dilakukan secara serentak oleh puluhan buruh lainnya di kantor Gubernur di 15 provinsi Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Batam, Aceh, Sumut, Lampung, Kalbar, Gorontalo, Sulut, Sulsel dan lainnya.

Melalui aksinya, mereka mengancam jika tuntutan mereka tidak dipenuhi maka buruh akan melakukan mogok nasional Jilid tiga di kawasan industri dan jasa di seluruh Indonesia yang akan dimulai pada akhir oktober 2014.

Adapun tuntutan aksi mereka adalah:

1. Menuntut kenaikan upah minimum  2015 sebesar 30%, revisi Komponen Hidup Layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item KHL, dan menolak penangguhan upah minimum tahun 2015.

2. Jalankan Jaminan Kesehatan Gratis untuk seluruh rakyat Indonesia mulai 2 januari 2015 sesuai janji Presiden terpilih.

3. Jaminan pensiun wajib bagi buruh formal mulai 1 Juli 2015 dengan manfaat 75% dari upah terakhir.

4. Angkat pekerja outsourcing di BUMN menjadi pekerja tetap sesuai hasil panja 22 Oktober 2013.

5. Menolak kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah pada bulan Oktober 2014.

6. Mendesak pemerintah untuk memberhentikan penambangan di PT Freeport serta pidanakan dan tangkap Presiden Direktur dan seluruh Direksi PT Freeport karena lalai dan telah melanggar UU No 1/1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja karena telah menyebabkan pekerjanya tewas.

Kebijakan upah murah yang diperuntukan pada kaum buruh bagian dari ancaman kelanjutan hidup mereka. Upah buruh hanya naik Rp40-50 ribu per dua tahun, merupakan tindakan tidak adil bagi kaum buruh yang seakan dikebiri oleh pengusaha. Sebab, upah mereka tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi Indonesia sekarang.

Berbanding terbalik dengan gaji para wakil rakyat yang duduk di DPR diam-diam beberapa hari yang lalu gaji mereka dinaikan sebesar Rp13,4 juta dengan total gaji Rp57.648.400, yang diperoleh dari gaji pokok plus tunjangan sebesar Rp16.178.400. Ditambah lagi masih ada pula tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, akomodasi rumah dan item.

Jangankan mendapat jaminan pensiun di tahun 2015 upah buruh akan mengalami penangguhan upah minimum. Hal ini tidak sebanding dengan keadaan situasi ekonomi Indonesia yang kian tinggi seperti kenaikan BBM notabene kebijakan ini akan semakin mencekik kaum buruh dan masyarakat kecil. Akibatnya, keadaan ini akan meningkatkan pengeluaran transportasi maupun efek domino lainya baik kenaikan sewa rumah, biata beli, makan, listrik dan lain-lain.

Situasi tersebut terlihat tidak adil, seiring naiknya BBM gaji para perwakilan dewan dinaikan pula, padahal jumlah korupsi yang dilakukan anggota Dewan kian meningkat sehingga prestasi itu tidak pantas di peroleh sekarang.

KSPI menilai, DPR hanya dipenuhi dengan kepentingan politik dan kelompok, mereka tidak pemperhatikan kalangan bawah terutama buruh. “Kami tahu bahwa gaji anggota DPR itu bukan dari UMP, tapi mereka digaji dari rakyat yang dipungut langsung melalui pajak,” ungkap Amira Samira, Presiden KSPI dalam orasinya kemarin di depan gedung DPR RI.

Dietgaskan, KSPI menyatakan, pemerintah tidak serius untuk meningkatkan kebijakan upah murah yang selama ini yang di gaungkan Presiden SBY. Pemerintah juga tidak serius untuk merevisi kebijakan upah murah dengan tidak mau merubah Jumlah Komponen Hidup Layak (KHL) sesuai denga kebutuhan rill pekerja yang menjadi acuan utama dalam penetapan upah minimum, dari 60 item menjadi 84 item. Pemerintah justru kenerbitkan kebijakan upah murah dengan membatasi KHL serta menghilangkan upah minimum sektoral.

“Buruh seakan-akan dikebiri, dengan standar survei yang dilakukan penerintah hanya ditujukan pada tempe dan ikan sedangkan daging tidak tercakup, padahal kita sama-sama masyarakat dan manusia yang memiliki kontribusi bagi Indonesia,” lanjutnya.

Diketahui dengan jelas produktifitas buruh Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sesuai yang dilansir PRP-Indonesia.com tahun lalu 2013 Presiden SBY dalam pidatonya mengenai mutu keuangan dan RAPBN 2014 di DPR pada 16/8/2013 sebagaimana yang menyatakan kebutuhan ekonomi Indonesia tahun 2009-2013 mencapai rata-rata 5,9% yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Cina jika ditinjau dari negara anggota G20.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Aria Bima mengatakan, sudah sempatasnya kalau gaji DPR itu dinaikkan, tapi bukan situasi sekarang ini. “Kinerja perwakilan masyarakat ini belum menunjukkan integritasnya sehingga tingkat kepercayaan rakyat kian menurun, dan jika ada kenaikan gaji itu bukan timeming yang tepat sekarang ini,” paparnya. (Asma)

 

Related posts