Jumat, 7 Oktober 22

Buruh Jateng Anggap Paket Ekonomi Jilid IV Menyengsarakan

Buruh Jateng Anggap Paket Ekonomi Jilid IV Menyengsarakan
* Garda Metal memblokir jalan berharap aspirasi mereka didengar Joko Widodo.

Semarang, Obsessionnews – Pil pahit bagi buruh, itulah ungkapan yang dilontarkan Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka atas paket ekonomi jilid IV besutan presiden Joko Widodo. Ya, bahkan anggota sekandung partai sendiri terang-terangan melawan kebijakan pucuk Jokowi. Penolakan dilakukan tidak hanya oleh internal partai saja. Hari ini, Selasa (20/10/2015) para buruh se-Indonesia serempak menggelar aksi menolak satu isi paket ekonomi jilid IV.

Bermacam pernyataan menjadi alasan buruh tidak menginginkan paket yang masih hangat itu. Pasalnya, keseluruhan kebijakan Jokowi-JK dianggap terlalu ‘memanjakan’ para pengusaha. Bagaimana tidak sejumlah penurunan, diskon, hingga pengurangan tarif untuk bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik.

Namun, sejatinya fokus utama mereka adalah perubahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan formula Kenaikan Upah Minimum dan Kenaikan Upah Minimum Pekerja (UMP) yang berlandaskan inflasi + Produk Pasar (PDB). Hilangnya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang biasanya – setiap tahun – menjadi acuan penetapan UMP, terpaksa hilang menjadi 5 tahun sekali.

Senada Rieke, pernyataan salah seorang anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah saat berdemo di depan kantor Gubernur Jawa Tengah bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jateng juga menolak paket sodoran pemerintah.

“Dampak yang akan sangat terasa dengan kebutuhan ekonomi jilid empat ini dimana RPP Pengupahan di dalamnya ada masyarakat buruh di Jawa Tengah dan semua tahu bahwa upah buruh di Jawa Tengah masih sangat kecil dibanding provinsi tetangga,” jelas dia.

Ia mengaku pembuatan paket ekonomi yang digadang mendorong pertumbuhan ekonomi itu malahan semakin membuat buruh tersiksa. “RPP Pengupahan itu didalangi pengusaha hitam yang serakah dan rakus. Pemerintah telah membuat kebijakan yang berorientasi terhadap upah murah. Ini tidak adil dan curang bagi buruh,” tegasnya.

Meski pernyataan Jusuf Kalla seakan menenangkan dengan dalih peningkatan upah minimum provinsi 10%, ia menyangkal hal tersebut bakal membuat kondisi perburuhan di Indonesia bakal membaik.

“Tetapi dalam paket ekonomi IV, yang diterima kaum pekerja seperti susu dibalas air tuba,” tambah dia.

Sehingga FSPMI bersama KSPI menuntut kenaikan upah 2016 sebesar 22% serta komponen KHL 60 item menjadi KHL 84 item karena melalui tuntutan ini dapat mengembalikan daya beli buruh. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.