Senin, 10 Agustus 20

Buruh Jabar Akan Gelar Aksi Damai Tolak Upah Minimum 2018

Buruh Jabar Akan Gelar Aksi Damai Tolak Upah Minimum 2018
* Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jabar, Muhamad Sidarta.

Bandung, Obsessionnews.com – Empat Federasi Serikat Pekerja Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPA SPSI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang terdiri dari PD FSP TSK SPSI, DPD FSP LEM SPSI, PD FSP KEP SPSI, PD FSP RTMM SPSI akan melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate Bandung, Selasa (21/11/2017) mulai pukul 10.00 WIB. Mereka menolak penetapan upah minimum 2018 yang ditetapkan Gubernur Jabar berdasarkan pasal 44 PP 78/2015.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Obsessionnews.com, Minggu (19/11) Ketua PD TSK SPSI Jabar Roy Jinto Ferianto mengatakan, aksi damai tersebut dilakukan bertepatan dengan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2018.

“Momentum ini akan kami gunakan untuk menolak penetapan upah minimum 2018 Jabar berdasarkan pasal 44 PP 78/2015 dan menolak rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tata cara penetapan upah minimum provinsi (UMP), UMSK, serta penanguhan pelaksanaan upah minimum di Jabar, karena merugikan kaum buruh,” kata Roy.

Dengan demikian para buruh meminta Gubernur Jabar di akhir masa jabatannya untuk menetapkan UMK 2018 tidak memakai formula pasal 44 PP 78/2015. Melainkan sesuai rekomendasi bupati/walikota, karena ada beberapa kabupaten/kota di Jabar merekomendasikan UMK di atas formula pasal 44 PP 78/2015.

Buruh

“Kalau penetapan UMK terus menggunakan formula pasal 44 PP 78/2015, maka akan terus terjadi disparitas upah di Jabar,” tegas Roy.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jabar, Muhamad Sidarta, mengungkapkan, belajar dari pengalaman dan evaluasi proses UMSK 2017 oleh gubernur sangat lamban. Bagi kaum buruh tentu hal ini sangat merugikan. Lambannya proses penetapan UMSK 2017 tidak lepas dari proses, pembahasan dan rekomendasi dari tingkat kabupaten/kota di Jabar.

Buruh

“Oleh karena itu, kami ingin mengingatkan dan mendesak Bapak Gubernur agar segera membuat surat penegasan kepada seluruh bupati/walikota se-Jabar untuk merekomendasikan UMSK 2018 paling lambat pada Desember 2017, sehingga UMSK 2018 juga bisa berlaku dan dapat diterima oleh buruh mulai 1 januari 2018. Amanah undang-undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh,” tandas Sidarta.

Sidarta juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Bandung kalau jalur lalu lintas pada Selasa (21/11) mulai pukul 10.00 sedikitnya 5.000 massa 4 FSPA SPSI Jabar akan melakukan long march dari Monumen Perjuangan Rakyat Jabar menuju ke Gedung Sate. Aksi itu untuk memperjuangkan upah 2018 dalam rangka upaya memperbaiki daya beli dan kesejahteraan rakyat. (arh)

 

Baca Juga:

FSP LEM Bekasi Luncurkan Pusat Pendidikan

DPD FSP LEM SPSI Jabar akan Gelar Diklat TOT Struktur dan Skala Upah

Buruh FSP LEM SPSI Akan Rayakan May Day di Berbagai Daerah

Diklat TOT Tingkatkan Kompetensi Buruh

DPD FSP LEM SPSI Jabar akan Gelar Diklat TOT Struktur dan Skala Upah

 

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.