Sabtu, 18 September 21

Bupati Tasik Keberatan PNS Diperiksa Ijazahnya

Bupati Tasik Keberatan PNS Diperiksa Ijazahnya

Bandung, Obsessionnews – Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menyatakan keberatan kalau pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tasikmalaya diperiksa ijazahnya. “Saya bukan melindungi PNS yang berijazah palsu, namun itu kan sunat bentuknya edaran,” ujar Ruzhanul, Senin (1/6/2015).

Ia menganggap, setiap tahunnya ada kenaikan tingkat termasuk kenaikan pangkat para PNS, sehingga semua ijazahnya diperiksa dan hal itu dilakukan oleh para pegawai di Badan Kepegawaian. “Kalaupun memang ada yang ijazahnya palsu silahkan untuk diproses secara hukum, namun jangan sampai jadi pejabat langsung melakukan pembersihan tanpa ada proses terlebih dahulu,” tandasnya.

Menurut Ruzhanul, masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan dan jangan sampai membahas hal-hal yang mubah, karena permasalahan masih banyak yang perlu diselesaikan.

Beberapa waktu lalu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)melalui menteri Kemenpan RB Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran untuk mengantisipasi  adanya ijazah palsu yang diduga juga dilakukan kalangan pejabat pemerintahan.

Surat edaran itu bernomor  03/2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu ASN/TNI/POLRI di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penerbitan Surat Edaran tersebut bukti keseriusan pemerintah dalam menangani ijazah palsu serta  komitmen pemerintah untuk menegakkan integritas di jajaran aparatur negara.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bagi yang terbukti menggunakan ijazah palsu diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PNS-sedang-melakukan-upacara

Menteri Yuddy  menugaskan pejabat yang nenangani fungsi kepegawaian agar lebih teliti dalam memeriksa berkas persyaratan, termasuk keaslian ijazah dalam berbagai kegiatan pembinaan kepegawaian, seperti rekruitmen, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan dan sebagainya.

Surat Edaran tersebut  ditujukan  kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala LPNK, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Walikota.

Selain itu diedarkan pula kepada para pimpinan instansi untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penanganan ijazah palsu kepada Menpan RB paling lambat Agustus 2015 mendatang. (Dudy Supriadi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.