Kamis, 29 September 22

Bupati Biak Nonaktif Divonis 4,5 Tahun Penjara

Bupati Biak Nonaktif Divonis 4,5 Tahun Penjara

Jakarta – Bupati Biak Numfor Nonaktif Yesaya Sombuk divonis 4,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta. Yesaya dinilai terbukti menerima suap ijon rencana proyek pembangunan tanggul laut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar SGD 100 ribu atau setara Rp 1 miliar dari Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddy Renyut.

“Menjatuhkan putusan kepada terdakwa Yesaya Sombuk dengan pidana penjara selama empat tahun enam bulan dikurangi masa tahanan,” ujar Hakim Ketua Artha Theresia saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Yesaya dianggap terbukti melanggar dakwaan primer, yakni Pasal 12 huruf (a) atau (b) Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal yang memberatkan putusan hakim, karena perbuatan Yesaya yang menerima uang dari Teddy dan tidak memberikan teladan bagi warga Biak Numfor padahal pernah menjadi guru. Sementara hal meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatan, menjadi tulang punggung keluarga, dan belum pernah dihukum.

Dalam fakta persidangan Teddy dan Yesaya terbukti dua kali bertemu di Jakarta, yakni pada Maret 2014 di lobi Cafe Mal Thamrin City, Jakarta Pusat, dan pada April 2014 di Hotel Amaris, Jakarta Barat. Yesaya kemudian mengajukan proposal proyek itu kepada Menteri Percepatan Daerah Tertinggal, Helmi Faishal Zaini.

Proposal itu dibawa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor, Turbey Onisimus Dangeubun, dan diserahkan kepada Deputi V Pengembangan Daerah Khusus pada Kementerian PDT, Lili Romli, di kawasan Kuningan, Jakarta.

“Sekitar akhir Mei 2014, Teddy memberitahukan Turbey melalui telepon dalam APBN-P 2014 terdapat anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk proyek rekonstruksi talut abrasi pantai di Biak Numfor. Dan Teddy bersedia membantu mengawal usulan proyek,” kata Hakim.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta hakim menjatuhkan putusan enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan. Meski demikian baik jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. (Has)

 

Related posts