Selasa, 29 September 20

Bunyi Pasal-pasal RUU KUHP yang Menuai Kontroversial

Bunyi Pasal-pasal RUU KUHP yang Menuai Kontroversial
* Ilustrasi RUU KUHP. (Foto; Koran Nusantara)

Jakarta, Obsessionnews.com – Gelombang aksi yang dimotori para mahasiswa di berbagai daerah telah mampu membuat Rancangan Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhenti untuk sementara waktu. DPR memutuskan menunda pengesahan RUU KUHP sesuai keinginan mahasiswa dan juga Presiden Joko Widodo.

RUU KUHP itu banyak menuai kritik karena terdapat banyak pasal yang penuh kontroversi. Polemik tentang pasal dalam RUU itu muncul karena diyakini jika disahkan akan merugikan masyarakat luas. Lantas pasal apasa yang dipermasalahkan, dan bagaimana bunyi pasal tersebut. Berikut penjelasannya:

1. Pasal Penghinaan Terhadap Presiden

Pasal 219 berbunyi: Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp 200 juta).

Pasal kontroversial RUU KUHP yang lain terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ada di Pasal 218 mengancam pelaku dengan penjara maksimal 3,5 tahun. Lau di pasal 220 RUU KUHP, dijelaskan bahwa perbuatan ini menjadi delik apabila diadukan oleh presiden atau wakil presiden.

Selain itu, pasal 353-354 mengatur hukuman bagi pelaku penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Pelakunya terancam 1,5 tahun bui. Bila penghinaan itu memicu kerusuhan, pelakunya bisa dihukum 3 tahun penjara. Dan jika hal itu disiarkan, pelaku terancam 2 tahun bui.

Ketentuan ini ada di KUHP lama dan dinilai merupakan warisan kolonial. Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum UI, Dio Ashar Wicaksana menilai, pasal ini bisa bersifat ‘karet’ dan menjadi alat mengkriminalisasi warga. “Potensi kriminalisasi justru ketika ada kritik kepada kebijakan presiden,” ujar Dio

2. Pasal Tentang Makar

Pasal 241 berbunyi: Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V (Rp 500 juta).

Pasal lain yang mengatur pidana makar juga ada dipasal lain, yakni pasal 167, 191, 192 dan 193. Pelaku makar terhadap presiden dan NKRI diancam hukuman mati, seumur hidup atau bui 20 tahun. Makar terhadap pemerintah yang sah, juga diancam penjara 12 dan 15 tahun. Pasal 167 bahkan menyebut: “Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.”

3. Pasal Pembiaran Unggas dan Hewan Ternak

Pasal 278 berbunyi: setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 10 juta).

Lalu, ada juga pasal 279 juga mengancam setiap orang yang membiarkan hewan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami, dengan pidana denda maksimal Rp10 juta (kategori II). Bahkan pasal 279 ayat 2 menyatakan, hewan ternak yang dilibatkan dalam pelanggaran ini dapat dirampas negara.

 

 

Halaman Selanjutnya

Pages: 1 2

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.