Peranan di Masa Kritis
Pada sore 17 Agustus 1945, Wakil Ketua PPKI, Mohammad Hatta mengaku menerima opsir Angkatan Laut Jepang untuk menyampaikan keberatan rakyat di Indonesia Timur atas masuknya tujuh kata dalam Preambule UUD. Opsir Angkatan Laut Jepang itu mengatakan, bagi rakyat di Indonesia Timur, pilihan yang tersedia cuma dua: tidak ada klausul tujuh kata yang menjadi inti dari Piagam Jakarta, atau mereka tidak ikut dalam Negara Indonesia yang akan dibentuk.
Meskipun kalangan Indonesia Timur terwakili dan aktif dalam perdebatan rumusan Preambule UUD itu, bagi Hatta, pesan dari Indonesia Timur itu terasa sangat berat. Keesokan harinya, Bung Hatta menyampaikan pesan dari Indonesia Timur itu kepada eksponen Islam yang dalam hal ini diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo. Tidak mudah meyakinkan Ki Bagus untuk menghapus tujuh kata dari rancangan Preambule UUD. Bagi Ki Bagus, hasil rapat BPUPKI hanya dapat dibatalkan oleh rapat BPUPKI. Bukan oleh yang lain.
Dalam situasi kritis itulah, Hatta meminta Mr. KasmanSingodimedjo –anggota PPKI yang baru diangkat pada pagi hari 18 Agustus 1945– untuk membujuk Ki Bagus. Kasman pun melobbi Ki Bagus dengan menggunakan bahasa Jawa halus.
Dilobbi oleh Kasman, Ki Bagus luluh. Dia setuju anak kalimat dalam rancangan Preambule UUD, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus dan diganti dengan anak kalimat “Yang Maha Esa.” Bersamaan dengan itu Ki Bagus meminta supaya anak kalimat “menurut dasar” di dalam Preambule UUD dihapus, sehingga penulisannya dalam Preambule UUD menjadi: “…. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya.”
Halamanan selanjutnya
