Dalam tenggang waktu antara 17 Agustus sampai 19 September 1945, pemerintah Republik Indonesia relatif telah terkonsolidasi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat hukum internasional sebagai sebuah negara, yaitu ada pemerintahan yang efektif memegang dan menjalankan pemerintahan, serta dipatuhi oleh rakyat.
Ketika tentara Sekutu mendarat di Jakarta, kota Jakarta sudah sempurna dikuasai oleh pemerintah kota di bawah kepemimpinan Walikota Mr. Suwirjo dan Ketua Komite Nasional Daerah (KND, sekarang DPRD) Jakarta Mohammad Roem. Semua pelayanan publik seperti listrik, air, trem kota, pembuangan sampah, telepon, dan lain-lain telah sepenuhnya bekerja di bawah Walikota Suwirjo.
Ketika pertama kali bertemu Suwirjo, Panglima Pasukan Inggris di Jakarta, Brigadir Jenderal King, sudah otomatis menyebut Suwirjo “Mr. Major.” Bagi Roem, sapaan spontan itu tidak bisa dimaknai lain kecuali bahwa sang Panglima secara detail facto mengakui kekuasaan pemerintahan kota Jakarta.
Dengan sikap yang realistis itu, pada 1 September 1945, dalam pertemuan du Srilangka dengan pembesar Belanda, Dr. Charles Van der Plas, Panglima Tentara Sekutu di Asia Tenggara, Laksamana Lord Louise Mountbatten, mendesak Belanda supaya berunding dengan pemimpin Indonesia, Ir. Sukarno.
