Selasa, 19 Oktober 21

BS: Jika BG Menang Praperadilan, Tak Akan Terjadi Tsunami Politik

BS: Jika BG Menang Praperadilan, Tak Akan Terjadi Tsunami Politik

Jakarta, Obsessionnews.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo (BS), mengatakan jika Senin (16/2/2015), hakim praperadilan memenangkan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) dan sore harinya Presiden melantik yang bersangkutan sebagai Kapolri, maka tsunami politik yang dikhawatirkan banyak pihak tidak akan terjadi.

“Namun, jika BG batal dilantik, berarti untuk kesekian kalinya presiden Joko Widodo memperlihatkan perilaku inkonsisten bahkan bisa dituduh melakukan kebohongan publik. Janji menunda, tetapi kemudian membatalkan adalah kebohongan. Tidak sepantasnya perilaku seperti itu dipertontonkan oleh seorang presiden,” ujarnya melalui besan BBM-nya kepada Obsessionnews.com, Minggu (15/2/2015).

Menurut Bambang Soesatyo, publik masih ingat bahwa pada jumpa pers Jumat (16/1) malam di Istana Merdeka, Presiden menegaskan, BG masih berstatus calon Kapolri meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Penegasan ini  dikemukakan setelah Sidang Paripurna DPR menyetujui BG untuk menjabat Kapolri,” tandasnya.

Saat itu, kisah dia, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak membatalkan pelantikan BG. Jokowi bahkan memberi penekanan khusus pada kata penundaan. “Jadi menunda, bukan membatalkan. Ini yang perlu digarisbawahi,” kata Jokowi saat itu seperti dikutip Bambang.

Penegasan ini, menurut Bambang, menjadi pegangan bagi masyarakat. Apalagi, pada hari yang sama, Presiden langsung menerbitkan dua keputusan; memberhentikan dengan hormat Jenderal Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. “Dengan dua putusan ini, diasumsikan bahwa pelantikan BG hanya soal waktu,” tandas vokalis DPR ini.

Tapi, lanjut dia, tampaknya tanda-tanda pembatalan pelantikan BG mulai terlihat ketika Presiden berkomunikasi dengan pimpinan DPR tentang kemungkinan mengajukan calon Kapolri baru minus BG. “Komunikasi dengan pimpinan DPR itu kemudian ditindaklanjuti dengan inisiatif Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyaring dan mengajukan usulan sejumlah nama calon Kapolri kepada Presiden,” tambahnya.

“Nah, kita tinggal menunggu saja apakah presiden dapat mengambil keputusan yang tepat atau justru sebaliknya. Menjadi blunder politik yang membuat pemerintah ini makin tdk efektif dan kehilangan kewibawaan,” kritik Politisi Partai Golkar ini. (Ars)

Related posts