Jakarta, Obsessionnews.com – Kerja keras serta kerja ikhlas memang selalu memperoleh ganjaran yang baik. Hal ini dirasakan oleh seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) usai mendapat tiga penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Penghargaan itu diberikan pada kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring, Selasa (22/09/2020). Acara tersebut diikuti Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian ATR/BPN, Agust Yulian.
Dalam Rakernas itu, Kementerian ATR/BPN mendapat penghargaan atas dua kategori yakni Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penghargaan Pengelolaan Barang Milik Negara untuk Kategori Kualitas Pelaporan BMN serta Peer Collaboration Melalui Pelaksanaan Percepatan Sertipikasi BMN Berupa Tanah.
Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pengelolaan BMN harus dilakukan dengan sangat baik, dikarenakan perolehan BMN melalui uang negara. Untuk itu, ia mengapresiasi K/L yang telah mengelola BMN dengan baik.
“Adanya awards terkait pengelolaan BMN merupakan bentuk apresiasi terhadap K/L yang sudah mengelola BMN dengan baik. Pengelolaan yang baik sangat penting bagi keuangan negara kita,” ujar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian ATR/BPN, Agust Yulian mengatakan bahwa keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam memperoleh penghargaan menjadi bukti bahwa telah terjadi perubahan signifikan dalam organisasi. Menurutnya mempertahankan opini WTP bukan sesuatu yang mudah dilakukan.
“Ada tiga hal yang utamanya harus dilakukan untuk mempertahankan opini WTP. Yang pertama, dalam menyusun Laporan Keuangan kita sudah mengikuti standar, lalu pengendalian internal kita sudah semakin baik dan dalam mengelola keuangan kita sudah taat asas. Kita juga sudah melakukan mitigasi apabila terjadi pelanggaran,” ujar Agust Yulian.
Opini WTP merupakan nilai yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada kementerian/lembaga dengan memperhatikan aspek pengendalian serta tidak ditemukannya pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran keuangan. Agust Yulian mengutarakan bahwa dengan mendapat opini WTP, publik dapat menilai bahwa Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN sudah akuntabel.
“Kita ingin pencapaian WTP ini menjadi suatu budaya serta terus meningkatkan pengelolaan kita terhadap keuangan,” ujar Agust Yulian.
Seperti diketahui, tahun 2020 menjadi tahun yang cukup berat bagi setiap individu maupun organisasi. Namun, bagi Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, kondisi ini memang perlu dihadapi dengan mengedepankan komunikasi dengan berbagai pihak serta adaptasi dengan keadaan.
“Target kita adalah mempertahankan predikat WTP ini tahun depan. Caranya adalah lakukan inovasi serta beradaptasi dengan perubahan yang terjadi karena pandemi. Selain itu, kita harus membuka komunikasi dengan mitra kita yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), BPKP, serta Kementerian ATR/BPN. Dengan begitu keraguan kita untuk mengeksekusi anggaran dapat terjawab,” kata Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).
Pengelolaan BMN tidak semudah mengelola barang-barang pribadi. Menurut Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kementerian ATR/BPN mengelola 90 persen BMN dengan nilai kurang lebih 14 triliun rupiah. Dalam mengelola BMN, menurutnya, tidak hanya membeli dan merawat tetapi juga mengamankan.
“Dalam pengamanan BMN, kita lakukan pencatatan karena jumlah BMN tidak sedikit. Kita sudah didukung sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan hal ini. Tetapi yang jelas, untuk melakukan pengelolaan BMN kita sudah lakukan 2 (dua) hal yakni preventif, artinya mencatat BMN keluar ataupun masuk serta mitigasi, dengan melakukan inventaris ulang BMN yang saat ini kita kelola,” kata Agust Yulian.
Penghargaan yang didapat ini merupakan kerja keras setiap jajaran Kementerian ATR/BPN. Kepala Biro Keuangan BMN berpesan agar penghargaan ini tidak membuat jajaran Kementerian ATR/BPN cepat puas.
“Kita harus mulai lagi dari nol. Ada tantangan besar di depan kita. Dan untuk Kanwil BPN Provinsi dan Kantah Kabupaten/Kota, saya minta agar tetap berkomunikasi dengan Kementerian ATR/BPN maupun dengan mitra daerah dalam kegiatan pelaksanaan anggaran serta pengelolaan BMN. Yang terpenting, pengelolaan keuangan harus tetap akuntabel,” pungkas Agust Yulian. (Has)
