Imar
Jakarta-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi perhatian khusus atas pengelolaan penerimaan dan belanja negara tahun 2012 salah satunya penerimaan pajak. Pasalnya, penerimaan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sangat mendominasi penerimaan negara.
“Realisasi penerimaan yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak tahun 2012 adalah sebesar Rp 835,83 triliun atau kurang Rp 49,20 triliun dari target APBN-P sebesar Rp 885,03 triliun,”kata Ketua BPK Hadi Poernomo di Gedung DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Secara akumulatif dari tahun 2009-2012 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target APBN-P sebesar Rp 136,24 triliun atau dari APBN sebesar Rp 233,44 triliun.
“Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut, karena pemerintah belum mengimplementasikan Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan walaupun telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2008,”sebutnya.
BPK juga menilai sejak BP Migas dibentuk pada tahun 2002 hingga akhir tahun 2012, pemerintah membiayai BP Migas dari penggunaan langsung penerimaan migas tanpa melalui mekanisme APBN. Menurut Hadi penggunaan langsung pendapatan negara untuk membiayai kegiatan atau lembaga pemerintah tanpa melalui mekanisme APBN bertentangan dengan UU Keuangan Negara Pasal 3 ayat (5).
“Jumlah penerimaan negara dari sektor hulu migas yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN untuk tahun 2012 adalah sebesar US$ 34,93 miliar,”sebutnya.
Menurut Hadi pemerintah juga belum menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas dan bahkan pembayaran untuk biaya operasional selama tahun 2012 sebesar Rp 1,60 triliun tidak melalui mekanisme APBN.
“Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pendanaan SKK Migas ini,”pungkasnya.
