Senin, 29 November 21

BPK Lapor Temuan Kerugian Negara Rp1,42 T ke Jokowi

BPK Lapor Temuan Kerugian Negara Rp1,42 T ke Jokowi

Jakarta, Obsessionnews – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis bersama sejumlah anggotanya bertemu presiden Jokowi di kantor presiden Jakarta. Dalam pertemuan itu BPK melaporkan temuan masalah berdampak finansial selama semester II-2014.

“Kami lengkap bersama seluruh anggota 9 orang, beberapa masalah yang kami sampaikan dan perlu mendapat perhatian presiden untuk ditindaklanjuti,” ujar Harry di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Harry Azhar Azis mengatakan selama periode tersebut, terdapat 3.293 temuan BPK masalah yang berdampak finansial senilai Rp 14,74 triliun‎. Rinciannya adalah kerugian negara Rp 1,42 triliun, potensi kerugian negara Rp 3,77 triliun, dan kekurangan penerimaan Rp 9,55 triliun.

“Ada kemungkinan dibuat pelaporan palsu dan ini salah satu yang menjadi perhatian. Tadi perintah presiden ke Kementerian Keuangan untuk memperbaiki pola proyek yang sifatnya multiyears supaya ada perbaikan di masa depan,” tutur dia.

Selain itu, BPK juga mengungkap temuan 7.789 ketidakpatuhan terhadap aturan senilai Rp 40,55 triliun dan 2.482 kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI). BPK sudah melakukan 651 pemeriksaan, terdiri dari 135 kementerian/lembaga di tingkat pusat, 479 pemerintah daerah dan BUMN, serta 37 BUMN.

Masalah lain yakni BPK menemukan masalah penerimaan pajak migas senilai Rp1,124 triliun yang terdiri atas potensi pajak bumi dan bangunan (PBB) migas yang terutang paling kurang Rp666,23 miliar dan potensi kekurangan penerimaan PBB migas tahun 2014 sebesar Rp454,38 miliar.

“BPK juga menemukan ketidakpatuhan KKKS terhadap ketentuan cost recovery, yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp6,19 triliun,” ungkapnya.

Mengenai belanja infrastruktur pemerintah pusat, khususnya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPK menemukan masalah yang mengakibatkan hasil proyek senilai Rp5,38 triliun tidak dapat dimanfaatkan dan terdapat kerugian negara senilai Rp562,66 miliar.

Sedangkan di Kementerian Pertanian BPK menilai ada ketidakberhasilan dalam mencapai target pertumbuhan produksi kedelai sebesar 20,05 persen per tahun dan target swasembada kedelai tahun 2014 sebanyak 2,70 juta ton.

Khusus di Kementerian Hukum dan HAM dalam pemeriksaan BPK menyimpulkan ada masalah hukum dalam perubahan mekanisme pembayaran berupa pembayaran elektronik dengan Payment Gateway.

“BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada penegak hukum yakni sebanyak 277 surat yang memuat 422 temuan,” tutup Harry Azhar.‎ (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.