Rabu, 8 Februari 23

BPJPH Dukung Pendirian LPH UGM

BPJPH Dukung Pendirian LPH UGM
* Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH), Siti Aminah. (Foto: Kemenag)

Jakarta, obsessionnews.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mendukung rencana Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Baca juga:

Tingkatkan Hubungan Dagang, RI-Chile Tandatangani MoU Jaminan Produk Halal

Wapres: Kita Ingin Produk Halal Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Dukungan ini disampaikan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Siti Aminah dalam kesempatan audiensi virtual yang berlangsung Jumat (26/3/2021).

Dikutip obsessionnews.com dari website Kemenag, Sabtu (27/4), dalam kesempatan itu Siti Aminah kepada tim UGM menjelaskan update regulasi terkait JPH. Menurut Aminah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, ada perkembangan signifikan dalam prosedur pendirian LPH yang harus diketahui.

“Pendirian LPH berdasarkan regulasi terbaru dilakukan melalui mekanisme akreditasi, yang mana proses akreditasi tersebut dilakukan oleh Tim Akreditasi LPH yang dibentuk oleh BPJPH,” jelas Aminah.

Hal itu, lanjutnya, didasarkan atas ketentuan Pasal 28 PP 39/2021 yang mengatur bahwa penetapan pendirian LPH dilakukan melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi LPH itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk penilaian kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH. Akreditasi dilakukan terhadap LPH yang telah memenuhi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung.

Aminah menerangkan, perkembangan regulasi JPH itu sendiri sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja dalam memberikan kemudahan berusaha dan perlindungan bagi UMK. Ia mencontohkan syarat-syarat auditor halal juga lebih dipermudah dalam regulasi yang baru ini. Auditor halal, sebagai orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk, diangkat dan diberhentikan oleh LPH dan hanya dapat diangkat dan terdaftar pada satu LPH.

Sesuai ketentuan Pasal 40 PP 39/2021, pengangkatan auditor halal oleh LPH tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya warga negara Indonesia; beragama Islam; berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian; memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; dan mendahulukan kepentingan umat di kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Auditor halal mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan LPH dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk; salinan ijazah sarjana strata 1 (satu) yang dilegalisasi; daftar riwayat hidup; salinan sertifikat pelatihan auditor halal dan/atau sertifikat kompetensi auditor halal yang dilegalisasi; dan surat pernyataan bermeterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan priba di dan/atau golongan.

“Pengangkatan auditor halal ditetapkan dengan keputusan pimpinan LPH,” tutur Aminah.

Sebelumnya juru bicara delegasi UGM yang juga Ketua Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Institute for Halal Industry & System (PUI-PT IHIS) Abdul Rohman mengungkapkan, komitmen serius pihaknya untuk dapat segera mendirikan LPH. Dikatakannya, UGM memiliki semangat lebih jauh untuk membentuk LPH sebagai wujud pengabdian dalam ikut membantu UMK yang ada di Yogyakarta dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

“Pembentukan LPH ini bertujuan membantu UMK yang ada di sekitaran Yogyakarta,” kata Rohman.

UGM, lanjutnya, telah memiliki Halal Research Group sejak tahun 2008 sebelum akhirnya dibentuk PUI-PT IHIS sebagai pusat riset produk halal di UGM. Dengan memiliki LPH, diharapkan pihaknya dapat semakin mengoptimalkan perannya dalam penyelenggaraan JPH.

Atas terlaksanakannya audiensi tersebut Rohman menyampaikan antusias dan apresiasinya. Menurutnya, diskusi memberikan update informasi yang sangat penting bagi UGM dalam upaya mendirikan LPH dan turut serta dalam pengembangan JPH.

“Hal-hal yang selama ini dalam pikiran kami memberatkan ternyata dengan regulasi terbaru ini lebih memudahkan. Ini yang peguruan tinggi tunggu.” ujarnya.  (red/arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.